Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 agar sejalan dengan program pemerintah.
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” kata Bahlil dalam pengarahan kepada jajaran Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa.
Bahlil mengingatkan agar anggota Fraksi Golkar mengikuti pembahasan RAPBN 2027 secara serius dan hadir dalam pembahasan di masing-masing komisi di DPR RI.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar arah kebijakan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan menjadi program kementerian yang sesuai dengan alokasi anggaran.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat, antara lain perumahan rakyat, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan di sektor energi.
Bahlil mengatakan berbagai program tersebut harus mendapatkan masukan konstruktif dari parlemen untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.
“Ini adalah sesuatu yang baik sekali. Bagaimana perumahan rakyat, bagaimana sekolah rakyat, bagaimana makanan bergizi, sekalipun memang kita tahu bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi itu tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan,” ujarnya.
Selain memastikan kesesuaian program dan anggaran, Bahlil meminta Fraksi Golkar mengawasi realisasi anggaran kementerian yang dinilai masih lambat.
Ia menilai lambannya realisasi belanja pemerintah dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah merupakan salah satu komponen yang mendorong aktivitas ekonomi.
“Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi, itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan menteri dari Partai Golkar tidak perlu menganggap kritik atau koreksi dari parlemen sebagai bentuk ketidakdukungan terhadap pemerintah.
"Tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan," tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).
Kedelapan program tersebut antara lain kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat.
Presiden menegaskan, capaian semester pertama tahun 2026 merupakan pijakan dalam menyusun RAPBN tahun 2027.
Untuk itu, imbuh Presiden, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.
Baca juga: HUT ke-81 RI, Golkar tekankan persatuan hadapi segala tantangan bangsa
Baca juga: PNBP ESDM capai Rp96,26 triliun, PP AMPG apresiasi kinerja Bahlil
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” kata Bahlil dalam pengarahan kepada jajaran Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa.
Bahlil mengingatkan agar anggota Fraksi Golkar mengikuti pembahasan RAPBN 2027 secara serius dan hadir dalam pembahasan di masing-masing komisi di DPR RI.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar arah kebijakan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan menjadi program kementerian yang sesuai dengan alokasi anggaran.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat, antara lain perumahan rakyat, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan di sektor energi.
Bahlil mengatakan berbagai program tersebut harus mendapatkan masukan konstruktif dari parlemen untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.
“Ini adalah sesuatu yang baik sekali. Bagaimana perumahan rakyat, bagaimana sekolah rakyat, bagaimana makanan bergizi, sekalipun memang kita tahu bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi itu tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan,” ujarnya.
Selain memastikan kesesuaian program dan anggaran, Bahlil meminta Fraksi Golkar mengawasi realisasi anggaran kementerian yang dinilai masih lambat.
Ia menilai lambannya realisasi belanja pemerintah dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah merupakan salah satu komponen yang mendorong aktivitas ekonomi.
“Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi, itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan menteri dari Partai Golkar tidak perlu menganggap kritik atau koreksi dari parlemen sebagai bentuk ketidakdukungan terhadap pemerintah.
"Tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan," tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).
Kedelapan program tersebut antara lain kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat.
Presiden menegaskan, capaian semester pertama tahun 2026 merupakan pijakan dalam menyusun RAPBN tahun 2027.
Untuk itu, imbuh Presiden, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.
Baca juga: HUT ke-81 RI, Golkar tekankan persatuan hadapi segala tantangan bangsa
Baca juga: PNBP ESDM capai Rp96,26 triliun, PP AMPG apresiasi kinerja Bahlil
