Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan sebagian dana KLB untuk membiayai perbaikan sejumlah sekolah yang rusak di Jakarta.
Ia mengatakan pembangunan sejumlah sekolah rusak telah diputuskan untuk dimulai pada September 2026. Salah satu sekolah yang disebut Pramono yakni SD Negeri 09 Kebayoran Lama Selatan.
“Hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,” kata Pramono usai menghadiri pelantikan pengurus DPW dan DPC Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) se-Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/8).
Menurutnya, anggaran yang disiapkan untuk penanganan sekolah rusak bahkan lebih besar dibandingkan usulan sebelumnya.
“Sehingga dengan demikian, bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan,” ujarnya.
Pastikan LPDP Jakarta Tetap BerjalanPramono juga menegaskan program pembiayaan pendidikan melalui LPDP Jakarta tetap akan dijalankan meski Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak.
Pernyataan itu disampaikan Pramono merespons usulan DPRD DKI agar anggaran LPDP Jakarta sebesar Rp 100 miliar dibagi untuk kebutuhan perbaikan sekolah.
“Untuk LPDP tetap akan dijalankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pramono memastikan kebutuhan perbaikan sekolah telah memiliki sumber pendanaan tersendiri melalui dana KLB.
SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Roboh Sejak 2024Bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 roboh sekitar dua tahun lalu, tepatnya setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Pantauan kumparan pada Selasa (21/7), sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut masih dalam kondisi ambruk.
Atap bangunan runtuh dan bagian dalam kelas dipenuhi puing-puing. Meja dan kursi yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar juga sudah tidak terlihat di dalam ruang kelas yang terdampak.
Kondisi tersebut membuat perbaikan sekolah menjadi salah satu kebutuhan yang harus segera ditangani Pemprov DKI.
