Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) memperkuat formulasi kebijakan berbasis data atau evidence-based policy. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bima saat membuka Lokakarya Penguatan Kapasitas JFAK dalam Advokasi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Advertisement
Dalam arahannya, Bima menegaskan kebijakan merupakan instrumen penting untuk menghadirkan perubahan. Namun, perumusan kebijakan yang tepat membutuhkan analisis matang serta logika perubahan yang kuat.
“Kebijakan adalah kunci dari perubahan. Sekali lagi, kebijakan adalah kunci dari perubahan. [Namun] tidak semua pemimpin yang terobsesi terhadap perubahan itu memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ujar Bima.
Bima juga menyoroti pentingnya penerapan evidence-based policy secara objektif. Menurut dia, data harus digunakan sejak awal untuk mendiagnosis akar persoalan, bukan sekadar menjadi alat untuk membenarkan keputusan yang sudah ditetapkan.
“Bicara evidence-based, datanya muncul kapan? Jangan-jangan data itu digunakan untuk membenarkan posisi kebijakan yang sudah ditentukan,” tegasnya.
