JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud harusnya malu dan mundur dari jabatannya karena banyak kasus kecelakaan kapal.
Menurut Yasti, catatan Basarnas bahwa terdapat 600 kecelakaan kapal laut pada tahun 2026 menunjukkan Masyhud tidak mampu mengelola anak buahnya dengan baik.
"Pak Dirjen, saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen, Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus. Harusnya Bapak mundur sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Karena Bapak tidak mampu mengelola, tidak mampu memberikan ya reward and punishment kepada bawahan Bapak," kata Yasti dalam rapat dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Rabu (19/8/2026).
Baca juga: Basarnas: 239 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Kapal Sepanjang 2026
Politikus PDI-P ini pun mempertanyakan mengapa kasus kecelakaan kapal terjadi.
Ia curiga ada permainan sehingga kapal-kapal yang melanggar aturan tetap dapat berlayar.
"Harusnya KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar apabila jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada apa? Kalau saya menduga bahwa ini ada permainan, ada hengki pengki ya, karena bertahun-tahun seperti itu," ujar Yasti.
Yasti melanjutkan, Dudy harus bersikap tegas menindak anak buahnya apabila Masyhud tidak mundur dari jabatannya.
Ia memperingatkan bahwa tidak boleh ada lagi nyawa manusia yang hilang.
Baca juga: Basarnas Tangani 601 Kecelakaan Kapal Sepanjang Januari-Agustus 2026
"Kalau Bapak tidak mundur, Pak Menteri harus memundurkan, harus memberhentikan. Kita mau tunggu berapa banyak lagi nyawa manusia Pak, yang harus mati sia-sia akibat kelalaian kita. Coba Bapak lihat rekomendasi KNKT. Berulang kali KNKT mengeluarkan rekomendasi, tidak pernah dilaksanakan oleh Dirjen Laut. Terbukti, setiap kejadian itu-itu temuannya," kata Yasti.
Yasti lantas menyinggung budaya malu di negara lain di mana pejabatnya mundur apabila ada satu saja kecelakaan.
Sementara, ia menilai, tidak ada pejabat di Indonesia yang bertanggung jawab atas ratusan kecelakaan kapal dalam 8 bulan terakhir.
"Dirjen Laut tenang-tenang saja. Enggak ada. Ini adalah kelemahan kita. Masa iya manifesnya berbeda-beda. Kita contoh lah di udara. Setiap pesawat terbang semuanya jelas manifesnya. Jumlah penumpangnya, barang kargo-nya apa saja yang muat di situ, berapa kilo dan lain sebagainya," kata Yasti.
"Kenapa kapal-kapal itu enggak dipakai CCTV? Supaya bisa dilihat dari Jakarta, bisa dilihat jumlah penumpang yang naik ada berapa banyak. Ini bukan hanya kelalaian, tetapi ini unsur kesengajaan," imbuh dia.
Selepas rapat, Dudy menyatakan akan terus melakukan evaluasi, meski tidak menjawab dengan gamblang soal permintaan agar Masyhud mengundurkan diri atau dipecat.
"Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di apa, di mana saja, bahwa evaluasi itu rutin kita lakukan. Nah, evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami gitu. Jadi, pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi," kata Dudy.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
