Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengumumkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun depan mencapai Rp 107,34 juta per orang. Angka tersebut naik 19,93 juta atau 22,8% dari BPIH tahun ini senilai Rp 87,4 juta per orang.
Kendati demikian, Gus Irfan mengatakan biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah berkurang 20,77% dari Rp 54,19 juta per orang pada tahun ini menjadi Rp 42,93 juta per orang pada tahun depan. Namun, nilai manfaat yang harus ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melonjak hampir 94% dari Rp 33,21 juta per orang menjadi Rp 64,4 juta.
"Kami melakukan penyesuaian besaran BPIH Tahun 2027 dalam rangka peningkatan kualitas layanan pada jemaah," kata Gus Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (19/8).
Berdasarkan penelusuran Katadata, kenaikan BPIH terbesar sejak 1998 secara persentase terjadi pada 2022, yakni 42,25% dari posisi 2019 sejumlah Rp 69,16 juta per orang menjadi Rp 98,37 juta per orang. Tahun tersebut menjadi tahun dengan peningkatan BPIH terbesar sepanjang era reformasi dengan nilai mencapai Rp 28,21 juta.
Dengan demikian, kenaikan BPIH pada tahun depan akan menjadi pertumbuhan secara angka maupun persentase terbesar kedua sejak reformasi.
Adapun rasio pembayaran BPIH pada 2027 akan mirip dengan 2022, yakni porsi lebih kecil ditanggung jemaah langsung dan bagian yang terbesar dari BPKH. Perinciannya, pemerintah memutuskan untuk membalik rasio BPIH pada tahun depan menjadi 40% oleh jemaah dan 60% oleh BPKH. Sementara rasio BPIH pada tahun ini adalah 62% ditanggung jemaah dan 38% oleh BPKH.
Gus Irfan menjelaskan, BPIH yang langsung dibayarkan oleh jemaah akan digunakan untuk dua komponen, yakni penerbangan ke Arab Saudi dan akomodasi selama di Tanah Suci.
Sementara itu, nilai manfaat yang dikelola BPKH akan membiayai pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi selama ibadah haji, perlindungan, pelayanan di bandara, dokumen perjalanan perlengkapan jemaah, biaya hidup pembinaan jemaah, dan pengelolaan BPIH.
Gus Irfan menuturkan, setidaknya ada empat alasan yang membuat BPIH pada 2027 naik 22% secara tahunan. Pertama, adanya dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan avtur dunia.
Dinamika global yang dimaksud adalah perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Konflik tersebut berdampak pada terdisrupsinya arus barang di Selat Hormuz yang menjadi corong bagi 34% perdagangan minyak mentah global.
"Gangguan jalur distribusi di Selat Hormuz menekan ketersediaan minyak mentah yang akhirnya meningkatkan harga bahan bakar pesawat jet," katanya.
Kedua, adanya perubahan asumsi nilai tukar rupiah. Gus Irfan mencatat pemerintah mengasumsikan kurs rupiah terhadap dolar AS telah naik Rp 1.000 atau 6% dari posisi tahun ini senilai Rp 16.500 menjadi Rp 17.500 sepanjang 2027.
Adapun alasan ketiga yaitu melambungnya biaya penerbangan. Gus Irfan memproyeksikan konflik di Timur Tengah dan perubahan kurs akan mendongkrak biaya penerbangan secara signifikan. "Karena itu, kami mengusulkan kenaikan biaya penerbangan dari semula Rp 32 juta pada tahun ini menjadi Rp 40 juta pada tahun depan," ujarnya.
Sementara alasan terakhir adalah penghapusan paket layanan D di Arafah, Muzdalifah, dan Mina oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Karena itu, jemaah domestik akan otomatis menggunakan paket layanan C selama ibadah haji dengan harga yang lebih tinggi.
Namun Gus Irfan mengingatkan, Komisi VIII DPR telah merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kualitas layanan jemaah haji tahun depan. Karena itu, dia akan memastikan peningkatan kualitas akibat peniadaan layanan tersebut telah sesuai dengan rekomendasi parlemen.
