Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan layanan kepada jemaah tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat pascagempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya. Kemenhaj terus memantau perkembangan kondisi akibat gempa dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pelayanan dapat berjalan dengan baik.
“Kami memastikan layanan kepada jemaah haji tetap berlangsung,” ujar Kepala Biro Umum Kemenhaj Slamet di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurut Slamet, aspek keselamatan dan kondisi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pelayanan. Apabila kondisi di suatu wilayah membutuhkan penyesuaian teknis terhadap layanan, Kemenhaj akan mengambil langkah sesuai perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kami memahami bahwa masyarakat di wilayah terdampak saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu pelayanan harus tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, keselamatan petugas maupun masyarakat, serta kebutuhan layanan yang paling mendesak,” kata Slamet.
Secara khusus, Slamet menyoroti kondisi dua satuan kerja (satker) daerah yang terdampak paling parah akibat guncangan gempa, yakni Kantor Kemenhaj Kabupaten Manggarai dan Kanto Kemenhaj Kota Ende.
Kemenhaj memberikan perhatian khusus serta menyiapkan langkah mitigasi operasional bagi kedua daerah tersebut.
“Kami memastikan keselamatan para petugas dan jamaah di kedua wilayah tersebut menjadi prioritas utama. Untuk itu kami tengah menyiapkan skema penyesuaian layanan agar kebutuhan jamaah di Manggarai dan Ende tetap tertangani dengan baik dan aman,” kata Slamet.
Tim SAR melakukan evakuasi korban yang tertimbun di Maumere, NTT. Foto- Dok. ANTARA
Baca Juga :
BMKG Sebut Aktivitas Gempa Susulan di Flores Diperkirakan Meluruh dalam 3-4 MingguSlamet mengimbau jamaah dan masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap tenang serta mengikuti informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
“Jika terdapat perubahan atau penyesuaian layanan akibat kondisi di lapangan, informasi akan disampaikan melalui kanal resmi Kemenhaj. Kami mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya,” kata Slamet.
