Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merotasi tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Rotasi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan penyempurnaan organisasi sekaligus untuk mempercepat pengambilan keputusan di Balai Kota.
Pramono meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja secara konsisten dan tidak mengambil keputusan di luar ketentuan hukum.
Advertisement
"Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merotasi tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini sebagai bagian dari penyegaran dan penyempurnaan organisasi sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di Balai Kota.
Pramono meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja secara konsisten dan tidak mengambil keputusan di luar ketentuan hukum.
"Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pramono menjelaskan, rotasi diperlukan agar komposisi tim di lingkungan Pemprov DKI semakin optimal. Dia mengibaratkan penempatan pejabat dalam organisasi seperti pemain sepak bola yang dapat berpindah posisi sesuai kebutuhan tim.
"Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini kan selalu harus ada penyempurnaan. Saya mengibaratkan seperti pemain bola ya, kadang-kadang main di kanan, di kiri, dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Pramono, perubahan tersebut ditujukan untuk membuat organisasi Balai Kota bergerak lebih cepat, terutama dalam proses pengambilan keputusan.
"Tetapi intinya saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada speed up, ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya. Karena bagi saya itu menjadi hal yang penting," kata Pramono.
Dia juga menegaskan setiap keputusan di lingkungan Balai Kota dibahas melalui rapat. Pramono menyebut tidak mengambil keputusan di luar rapat agar proses pengambilan keputusan berlangsung transparan.
"Dan karena hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat. Maka dengan demikian, ini adalah hal yang menjadi transparan, semua orang tahu dalam pengambilan keputusan. Tinggal begitu diputuskan, harusnya segera dijalankan," ucapnya.
