Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengaku telah melakukan protes ke Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penetapan desil masyarakat di DIY.
Made juga mengaku heran karena banyak desil masyarakat yang tiba-tiba naik.
“Kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY), kok bisa? Apa kemudian dari sisi, supaya terjadi pengurangan beban (pemerintah) apa ya? Jadi semuanya dinaikkan istilahnya,” ujar Ni Made kepada awak media, Rabu (19/8).
Namun ia juga mengaku belum mendapatkan penjelasan dari BPS terkait dengan persoalan tersebut.
”Belum sempat ketemu, karena kan libur,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa yang menjadi tanggungan pemerintah saat ini adalah masyarakat yang berada di desil 1-5 atau di bawah garis kemiskinan.
Perubahan data desil ini kata dia berpotensi membuat masyarakat yang mestinya masih berada di bawah garis kemiskinan dapat kehilangan hak bantuan sosial.
”Ini bagaimana mereka (Pemerintah Pusat) mengklasifikasikan itu kan kita harus bertanya pada BPS,” ujar Ni Made.
Pemda DIY menurut Made sebenarnya telah memiliki data kemiskinan terintegrasi dari kabupaten/kota. Data tersebut kata dia
“Sebenarnya dengan data satu itu, akhirnya kita bisa memantau, itu sudah sangat detail, dalam artian kemiskinannya dalam golongan apa, dapat bantuan apa, jenisnya apa. Itu sudah terlihat,” jelas Made.
