Pemda Yogyakarta dan Pemerintah Kota Surabaya melayangkan protes ke Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai berpotensi membuat warga miskin kehilangan hak atas bantuan sosial (bansos).
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melayangkan protes resmi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, perubahan indikator dari pemerintah pusat membuat sejumlah warga yang sebelumnya masuk kelompok desil bawah justru dikategorikan ke desil 6 hingga 10.
“Desil 1 sampai 5 di bawah garis kemiskinan menjadi tanggung jawab intervensi pemerintah. Kalau yang di 6 sampai 10 dianggap sudah bisa mandiri. Ini yang kami minta klarifikasi ke BPS,” ujar Ni Made.
Menurut Ni Made, kondisi tersebut perlu segera diklarifikasi karena perubahan klasifikasi desil dapat berdampak langsung terhadap penerima program bantuan pemerintah.
Pemda DIY kini mengonsolidasikan data terpadu daerah bernama Abhipraya untuk diselaraskan dengan data BPS. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menuntaskan target penanganan kemiskinan di 18 lokus.
Ni Made juga menegaskan pentingnya transparansi mengenai kriteria yang digunakan BPS dalam menentukan status desil masyarakat.
Persoalan perubahan desil kesejahteraan juga terjadi di Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji turun tangan menyikapi kasus seorang mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang terancam tidak dapat melanjutkan kuliah karena beasiswa yang diterimanya akan dihentikan setelah status desilnya berubah.
Cak Ji mengatakan, Pemkot Surabaya akan mendatangi BPS untuk mencari solusi atas perubahan status desil mahasiswi tersebut.
“Besok, kita akan datangi BPS untuk memberikan solusi terkait desil yang tidak sesuai. Mengingat, Drea ini mendapatkan penghasilan dari berjualan gantungan kunci, dan ayahnya seorang pengantar galon air isi ulang,” kata Cak Ji.
Secara nasional, penentuan klasifikasi desil masyarakat dilakukan pemerintah pusat melalui BPS berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan, pembagian desil dalam DTSEN disusun berdasarkan sensus ekonomi serta survei sosial ekonomi berkala.
Sejumlah indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, kapasitas daya listrik rumah tangga, dan kepemilikan aset.
Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil. Desil 1 merupakan 10 persen populasi dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan 10 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
