Kemlu: Pertemuan Presiden Myanmar-Rusia Tak Otomatis Pengaruhi Sentralitas ASEAN

Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menilai pertemuan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak serta-merta memengaruhi sentralitas ASEAN dalam menangani berbagai persoalan di kawasan.

Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia mencermati pertemuan kedua pemimpin tersebut, namun hubungan bilateral Myanmar dengan negara lain merupakan kewenangan dan hak masing-masing negara.

"Pada prinsipnya, hubungan bilateral Myanmar dengan negara-negara itu kan merupakan kewenangan dan hak dari masing-masing negara dan hal tersebut definitely tidak serta-merta langsung mempengaruhi sentralitas ASEAN itu sendiri," kata Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurut Yvonne, sentralitas ASEAN bagi Indonesia berarti kemampuan ASEAN untuk memainkan peran utama dalam menangani berbagai isu yang berdampak pada kawasan.

Karena itu, Indonesia tetap memandang ASEAN memiliki peran penting dalam membantu Myanmar mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapinya.

Yvonne menegaskan Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi rujukan utama ASEAN dalam membantu Myanmar menemukan penyelesaian yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

"Dan dalam hal ini 5PC akan tetap menjadi rujukan utama ASEAN dalam membantu Myanmar menemukan penyelesaian yang damai dan inklusif juga berkelanjutan," ujarnya.

Adapun pertemuan Min Aung Hlaing dan Putin berlangsung di Moskow pada Selasa, 18 Agustus. Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral, termasuk kerja sama energi, pertahanan, dan sejumlah proyek ekonomi. Kunjungan tersebut menjadi kunjungan pertama Min Aung Hlaing ke negara non-tetangga sejak menjadi presiden Myanmar pada April 2026. 

Sementara itu, hubungan Myanmar dengan ASEAN masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada Juli lalu, parlemen Myanmar mengadopsi mosi yang meminta pemerintah meninjau kembali posisi terhadap 5PC, sementara pemerintah Myanmar juga menyatakan ASEAN perlu menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri. 

Dalam perkembangan lain, pemerintah Myanmar pada Agustus juga menyatakan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar tidak lagi diperlukan setelah pemilu yang digelar pada akhir 2025 dan awal 2026. Sikap tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan antara Myanmar dan ASEAN mengenai mekanisme penanganan krisis di negara tersebut.