Desil 10 Dibatasi, Anggaran Subsidi Energi Bisa Hemat 10 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). (Sumber: ANTARA/Imamatul Silfia)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mulai menghitung potensi penghematan anggaran dari rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat yang masuk desil 10.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembatasan subsidi BBM untuk kelompok tersebut berpotensi menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut bukan untuk memperketat subsidi, melainkan memastikan subsidi BBM diterima masyarakat yang memang berhak.

Baca Juga: Pertalite Dibatasi untuk Desil 9-10? Bahlil: Masih dalam Pembahasan

“Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu,” kata Purbaya seusai menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, pemerintah masih menghitung secara lebih rinci besaran penghematan yang dapat diperoleh dari pembatasan tersebut.

Namun, ia memperkirakan penghematannya berada di kisaran sepersepuluh atau sekitar 10 persen.

“Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” ujar Purbaya.

Artinya, angka 10 persen tersebut masih merupakan perkiraan awal, bukan angka penghematan final yang telah ditetapkan pemerintah.

Besaran penghematan nantinya akan bergantung pada mekanisme pembatasan serta kelompok masyarakat yang benar-benar dikeluarkan dari penerima subsidi.

Baca Juga: Mensos Buka Suara soal Gaji Rp3 Juta Masuk Desil 10, Ternyata Bukan Penentu Tunggal

Rencana tersebut menjadi penting jika melihat besarnya anggaran subsidi energi yang disiapkan pemerintah dalam APBN 2026.

Pemerintah mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi.

Angka tersebut mencapai sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang sebesar Rp318,9 triliun.

Jika turut memperhitungkan kompensasi, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.

Karena itu, pemerintah melihat penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran sebagai salah satu ruang untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Desil 10 akan Dibatasi Lebih Dulu?

Pernyataan terbaru Purbaya juga menunjukkan adanya perkembangan dalam pembahasan mengenai kelompok yang akan dibatasi.

Baca Juga: Cara Cek Desil Pakai Hp di dtsen-form.bps.go.id, Siapkan NIK dan Tanggal Lahir

Purbaya, seperti melansir Antara, menyebut pemerintah kemungkinan akan mencoba membatasi subsidi bagi masyarakat desil 10 terlebih dahulu dalam beberapa bulan ke depan.

Sebelumnya, pemerintah lebih banyak menyampaikan pembahasan pembatasan untuk masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Dengan demikian, cakupan akhir pembatasan subsidi BBM masih belum final.

Pemerintah masih perlu menentukan formula dan mekanisme yang akan digunakan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil masih dalam tahap kajian. Bahlil menyampaikan hal tersebut pada Rabu (19/8/2026).

Baca Juga: Gaji Rp3 Juta Masuk Desil 10, Kok Bisa? Ini Penjelasan Ekonom UI

Menurutnya, selama belum ada keputusan baru, distribusi Pertalite masih berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil.

Adapun batas pembelian Pertalite yang berlaku saat ini, menurut Bahlil, masih sebesar 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

Sementara itu, bus dan truk masih diperbolehkan membeli hingga 200 liter Pertalite per hari.

“Masih seperti itu aja,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan subsidi energi ditujukan untuk masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Baca Juga: Desil 9 dan 10 Bukan Berarti Super Kaya, Ekonom UI Ungkap Faktanya

Karena itu, masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi diminta menggunakan BBM nonsubsidi.

“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah, yakni mengurangi subsidi yang dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai sudah mampu tanpa mengurangi hak kelompok yang membutuhkan.

Namun, hingga saat ini belum ada perubahan aturan pembelian Pertalite karena pembatasan berdasarkan desil masih dalam pembahasan.

Dengan demikian, potensi penghematan sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi masih berupa perkiraan, sementara pemerintah masih menyiapkan mekanisme dan menentukan kelompok yang akan menjadi sasaran pembatasan. 

Baca Juga: Pertalite Dibatasi untuk Desil 9-10, Ekonom Ungkap Ancaman bagi Kelas Menengah

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV/Antara