Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan seruan moral menjelang Muktamar NU ke-35 dalam Forum Silaturahmi Para Kiai yang digelar tertutup di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/8). Pertemuan dipimpin Wakil Presiden ke-13 RI yang juga ulama sepuh NU, KH Ma’ruf Amin.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut menghasilkan sejumlah seruan moral yang dibacakan KH Muhibbul Aman Aly. Seruan itu diberi nama “Seruan Kiai Sepuh untuk Muktamar NU yang Bermartabat”.
Berikut 7 poin seruan kiai sepuh NU menjelang Muktamar ke-35:
1. Muktamar Bukan Sekadar Arena KontestasiMuhibbul mengatakan Muktamar NU bukan hanya forum untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Muktamar merupakan forum permusyawaratan para ulama dan pemegang amanat jam’iyyah.
Karena itu, kata Muhibbul, seluruh proses harus menjunjung adab, akhlak, nilai keulamaan, dan tradisi luhur NU.
“Muktamar tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji: transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, ataupun cara-cara lain yang merendahkan kehormatan para ulama dan marwah jam’iyyah,” kata Muhibbul.
Para kiai berharap Muktamar menjadi forum yang sejuk, jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat.
2. Hormati Kedaulatan MuktamirinSeruan kedua ditujukan untuk menjaga kedaulatan muktamirin. Muhibbul mengatakan Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang diikuti para muktamirin dengan membawa amanat dari struktur dan jemaah di bawahnya.
Karena itu, tidak boleh ada desain, pengondisian, mekanisme, maupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya.
Kedaulatan muktamirin, kata Muhibbul, harus dihormati sepenuhnya.
3. AHWA Harus Tetap Jadi Maqam KeulamaanPara kiai sepuh juga meminta AHWA tetap ditempatkan sebagai maqam keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan.
Pemilihan AHWA harus mencerminkan penghormatan terhadap integritas kealiman, keteladanan, kebijaksanaan, dan kewibawaan para kiai yang dipercaya muktamirin.
“Karena itu, proses pengusulan AHWA harus dijauhkan dari segala bentuk transaksi, mobilisasi yang tidak patut, tekanan, atau praktik-praktik yang dapat merendahkan kemuliaan AHWA dan kehormatan para ulama,” ujar Muhibbul.
4. Soroti Penggalangan Dukungan Calon AHWAPara kiai sepuh menyatakan keprihatinan terhadap fenomena penggalangan dukungan untuk daftar calon AHWA tertentu yang dilakukan jauh sebelum Muktamar.
Muhibbul menyebut pengondisian semacam itu berpotensi menggeser pemilihan AHWA dari musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.
Praktik tersebut juga dinilai dapat mereduksi kemerdekaan PWNU, PCNU, dan PCINU dalam menentukan calon AHWA berdasarkan kejernihan hati nurani, pertimbangan kemaslahatan jam’iyyah, dan penghormatan terhadap maqam keulamaan.
5. Usul Ubah Waktu Pengusulan AHWAPara kiai sepuh mengusulkan kepada Steering Committee (SC) Muktamar agar mekanisme pengusulan nama calon AHWA diubah.
Pengusulan nama calon AHWA oleh PWNU, PCNU, dan PCINU diusulkan tidak dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peserta Muktamar.
Sebaliknya, pengusulan dilakukan pada waktu khusus yang disediakan menjelang proses penghitungan dan tabulasi AHWA dalam sidang pleno Muktamar.
“Untuk menjaga kemerdekaan muktamirin dan mempersempit ruang bagi pengondisian, transaksi, tekanan, serta mobilisasi dukungan sebelum Muktamar,” kata Muhibbul.
Para kiai juga meminta rentang waktu antara penyampaian usulan, penutupan penerimaan usulan, penghitungan, tabulasi, hingga pengumuman hasil dibuat sesingkat mungkin dan berada dalam satu rangkaian proses berkesinambungan.
Selain itu, AHWA yang terpilih diusulkan tidak hanya bertugas memilih Rais Aam. Para kiai mengusulkan AHWA dilembagakan sebagai Ahlul Himayah wal Ishlah wat Tahkim, yang bertugas mengawasi jalannya NU dan menyelesaikan persoalan atau perselisihan internal.
6. Semua Pihak Diminta Menahan DiriSeruan berikutnya ditujukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam Muktamar, mulai dari calon, pendukung, hingga calon pengurus di semua tingkatan.
Mereka diminta menahan diri dan mengedepankan akhlaqul karimah selama proses Muktamar.
Muhibbul mengatakan Muktamar harus menjadi jalan islah dan persatuan. Seluruh proses juga harus dilakukan secara jujur agar siapa pun yang terpilih memperoleh legitimasi kuat.
Sementara pihak yang tidak terpilih diharapkan dapat menerima hasil Muktamar dengan legawa.
7. Jaga Kemurnian MuktamarPara kiai sepuh juga mengingatkan agar Muktamar tidak diwarnai pengaruh pihak tertentu. Ma’ruf Amin bahkan menyinggung adanya isu mengenai pengaruh “istana” dalam dinamika menjelang Muktamar.
Namun, Ma’ruf mengaku yakin pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses internal NU.
“Saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” kata Ma’ruf.
Ia mengatakan apabila terdapat oknum pejabat yang melakukan tindakan tertentu, hal tersebut belum tentu merupakan kebijakan pemerintah.
Ma’ruf menilai penyelesaian persoalan NU seharusnya dilakukan secara internal melalui mekanisme islah.
“Jadi kalaupun ada oknum itu, itu mungkin belum tentu itu kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ma’ruf kembali menegaskan seruan para kiai sepuh ditujukan untuk menjaga kemurnian Muktamar NU ke-35.
“Karena itu kita meminta supaya itu semua tidak ada, jangan ada di dalam Muktamar ke-35 ini, supaya Muktamar itu berjalan mulus, murni, sesuai dengan akhlak Nahdlatul Ulama,” kata Ma’ruf.
“Untuk menjaga kemurnian NU, supaya Muktamar ini Muktamarnya para ulama, ya, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” lanjutnya.
Muktamar ke-35 NU akan digelar di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.
