Konten kreator Tretan Muslim menyoroti respons pemerintah terhadap kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Tretan, masyarakat tidak membutuhkan dokumentasi kunjungan pejabat ke rumah sakit, melainkan tindakan nyata untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Kritik tersebut disampaikan Tretan saat membahas respons Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terhadap kasus keracunan MBG. Ia menyinggung aktivitas Sudaryono yang mendatangi sejumlah rumah sakit tempat korban menjalani perawatan.
Tretan menyindir dokumentasi kunjungan tersebut yang menurutnya terlihat seperti sebuah produksi konten. Ia menilai pejabat seharusnya lebih mengutamakan penanganan persoalan dan kondisi korban daripada menampilkan kegiatan tersebut kepada publik.
"Lagi sibuk juga dia nyamperin rumah sakit-rumah sakit tempat korban keracunan. Bukan ngonten ya, Dia ke situ bukan ngonten. Kebetulan memang kameranya ada beberapa mungkin terus gambarnya bagus, audionya jelas. Tapi itu dia bukan ngonten loh di rumah sakit tempat para korban ya," ujar Tretan Muslim dikutip dari kanal YouTubenya, Kamis (20/8/2026).
Menurut Tretan, kunjungan pejabat ke rumah sakit sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, ia mempertanyakan ketika aktivitas tersebut kemudian dikemas secara visual dan dipublikasikan sebagai konten.
"Boleh enggak kasih saran kepala BGN itu kalau jenguk orang enggak usah dikontainin. Orang enggak akan wih, keren. Ada sih mungkin beberapa yang bilang, 'Wih keren. Kepala BGR-nya datang.' Tapi menurut saya mending enggak usah dikontenin. Apalagi konten Anda bagus, kameranya, audionya jelas, itu sudah sangat konten."
Bagi Tretan, persoalan yang jauh lebih penting adalah memastikan adanya pertanggungjawaban atas kasus keracunan yang menimpa anak-anak. Ia menilai perhatian publik seharusnya diarahkan kepada penyebab kejadian dan langkah hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
"Masyarakat tuh enggak butuh kontennya, enggak butuh, enggak terlalu butuh kayaknya Anda datang, Anda ngomong bahwa saya akan copot itu... Yang paling penting adalah siapa tersangkanya, siapa yang bertanggung jawab... Yang paling butuh Anda menindak dan mentersangkakan orang yang bertanggung jawab atas keracunan anak-anak ini."
Pernyataan tersebut menjadi inti kritik Tretan terhadap cara pejabat berkomunikasi ketika menghadapi kasus yang menyangkut keselamatan anak. Menurutnya, kehadiran pejabat di lokasi belum cukup apabila tidak diikuti penyelesaian konkret terhadap persoalan yang terjadi.
Tretan juga menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai siapa yang harus bertanggung jawab. Karena itu, kunjungan ke rumah sakit dinilai tidak boleh berhenti sebagai simbol perhatian tanpa diikuti proses investigasi dan tindakan terhadap pihak yang terbukti lalai.
Baca Juga: Sidang Praperadilan Bongkar Pembagian Peran Pimpinan BGN dalam Program MBG
Sementara itu, BGN sebelumnya telah menyatakan sikap tegas terhadap insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Kepala BGN Sudaryono bahkan menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap keracunan dan meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan standar operasional prosedur secara ketat.
BGN juga menyebut kepala dapur atau kepala SPPG memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan seluruh prosedur keamanan pangan dijalankan. Setelah insiden di Semarang, BGN menyatakan dapur yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan dapat dihentikan sementara untuk menjalani investigasi dan pemeriksaan laboratorium.
Dengan demikian, kritik Tretan tidak hanya menyoroti soal dokumentasi kunjungan pejabat. Kritik tersebut juga menempatkan persoalan pertanggungjawaban sebagai hal yang lebih penting dalam penanganan kasus keracunan MBG.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu pejabat datang menemui korban atau menyampaikan janji memberikan sanksi. Mereka juga membutuhkan kejelasan mengenai penyebab kejadian, hasil investigasi, serta tindakan konkret terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
