Bandung: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, Jawa Barat, berpotensi defisit. Namun, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan gaji pegawai tetap aman.
"Alhamdulillah, aman. Insyaallah. Gajian pegawai mah aman pisan (banget)," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 20 Agustus 2026.
Farhan menuturkan, potensi defisit perlu diantisipasi melalui kebijakan anggaran yang tepat. Pihaknya harus mulai menyiapkan strategi pembiayaan apabila kebutuhan belanja tidak sebanding dengan kemampuan pendapatan daerah.
Baca Juga :
Pemkot Bandung Siapkan Bandara Husein Jadi Etalase Produk UMKM"Ya, kita memang mesti begini. Sekarang ini dalam kebijakan umum anggaran, kita memang harus memikirkan strategi defisit anggaran," ujar Farhan.
Menurut Farhan, defisit tidak berarti seluruh program pemerintah harus dihentikan. Pemerintah masih dapat mencari sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi.
"Ketika kebutuhannya pasti defisit, maka pemerintah kota bersama mitra-mitra yang lain, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, harus mencari pembiayaan," jelasnya.
Farhan menyebutkan terdapat sejumlah opsi pembiayaan yang dapat ditempuh pemerintah daerah. Skema tersebut tidak selalu berupa pinjaman, tetapi bisa berasal dari berbagai sumber sesuai ketentuan yang berlaku.
Farhan mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya menyampaikan rencana mencari pinjaman Rp3,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. "Toh sudah dicontohkan, Pak Gubernur menyatakan bahwa ada kemungkinan Provinsi Jawa Barat akan mencari pinjaman Rp3,7 triliun," sahut Farhan.
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung menggunakan istilah pembiayaan, bukan semata-mata pinjaman. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak.
"Nah, kami juga melakukan hal yang sama. Istilahnya bukan pinjaman, tetapi pembiayaan," tutur Farhan.
Wali Kota Bandung M Farhan. Metrotvnews.com/Roni Kurniawan
Farhan mengaku, dukungan pembiayaan dapat diupayakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, peluang kerja sama dengan pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) juga terbuka.
"Pembiayaan bisa dari mana saja, mungkin dari APBD Provinsi, mungkin dari APBN, mungkin dari investasi perusahaan dan BUMN," ungkap Farhan.
