PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pengembang panas bumi di Indonesia, mulai dari aspek keekonomian.
IDXChannel - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pengembang panas bumi di Indonesia, mulai dari aspek keekonomian, biaya pengembangan, regulasi, hingga keterbatasan serapan listrik dari jaringan.
Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho mengatakan aspek keekonomian masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan panas bumi.
Sebagai gambaran, berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022, harga acuan tertinggi pembelian listrik dari PLTP untuk kapasitas kurang dari 10 megawatt (MW) sebesar USD9,76 sen per kilowatt-hour (kWh). Untuk kapasitas 10-50 MW sekitar USD9,41 sen per kWh, kapasitas 50-100 MW sebesar USD8,64 sen per kWh, sedangkan kapasitas di atas 100 MW sebesar USD7,65 sen per kWh.
Sementara itu, rata-rata biaya pembangkitan untuk mencapai keekonomian PLTP berada di kisaran USD11,4-14,5 sen per kWh. Bahkan untuk pembangkit dengan kapasitas kurang dari 10 MW, biaya keekonomiannya dapat mencapai USD13,5-15,5 sen per kwh. Kondisi tersebut mendorong perusahaan menyiapkan berbagai strategi untuk menekan biaya pengembangan.
"Tantangannya tentu dari sisi keekonomian pasti, cuma kami sudah mempunyai beberapa strategi untuk menurunkan cost," ujar Andi dalam sesi interview bersama IDXChannel dalam cara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Andi, dukungan regulasi juga menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim pengembangan panas bumi yang lebih baik. Karena itu, PGE melakukan pendekatan kepada pemerintah terkait regulasi yang dapat mendukung pengembangan industri panas bumi.
"Kami juga melakukan approach ke pemerintah untuk regulasi-regulasi yang bisa mendukung untuk iklim penciptaan geotermal," katanya.
Selain keekonomian dan regulasi, pengembang panas bumi juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas secara cepat.
Untuk mengatasi kendala tersebut, PGE mengembangkan pemanfaatan panas bumi di luar pembangkitan listrik atau beyond electricity. Strategi tersebut mencakup Pilot Project Green Hydrogen Ulubelu yang groundbreaking pembangunannya dilakukan pada September 2025.
"Jadi kami sekarang saat ini sedang proses untuk mengembangkan produk-produk beyond electricity, data center di Kamojang, kemudian tadi Pilot Project Green Hydrogen Ulubelu," kata Andi.
Pengembangan beyond electricity tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pemanfaatan sumber daya panas bumi. Dengan pendekatan ini, panas bumi tidak hanya dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi layanan bernilai tambah.
Di sisi lain, PGE juga menghadapi tantangan operasional berupa natural decline atau penurunan alami reservoir serta usia aset yang semakin tua. Untuk menjaga produksi, perusahaan melakukan pemantauan reservoir secara komprehensif dan menjaga keseimbangan antara produksi dengan injeksi.
PGE juga menerapkan predictive maintenance serta manajemen aset berbasis ISO 55001 untuk menjaga keandalan fasilitas produksi yang telah beroperasi dalam jangka panjang.
Andi menilai tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar pemanfaatan potensi panas bumi Indonesia dapat dipercepat. Terlebih, panas bumi memiliki karakteristik andal, stabil, dan dapat digunakan sebagai sumber energi baseload.
Memasuki abad kedua industri panas bumi Indonesia, PGE menargetkan peningkatan kapasitas menjadi 1 gigawatt pada 2028 dan 1,8 gigawatt pada 2034.
Menurut Andi, percepatan pengembangan tersebut bukan hanya penting bagi pertumbuhan perusahaan, tetapi juga untuk mendukung ketahanan energi dan penyediaan energi bersih bagi Indonesia.
(Shifa Nurhaliza Putri)
