Kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan meluas hingga melintasi batas negara menuju Sarawak, Malaysia. Memburuknya kualitas udara di kawasan perbatasan merenggut hak anak-anak untuk belajar dengan aman, menghentikan aktivitas tatap muka, dan memaksa sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran daring.
Dalam keterangan tertulis, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Sarawak mengumumkan bahwa Indeks Pencemaran Udara (IPU) di sejumlah wilayah berada dalam kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan terhadap anak, mereka menginstruksikan penghentian sementara pembelajaran tatap muka di wilayah Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, dan Betong.
”Berlaku efektif mulai 20 hingga 21 Agustus 2026. Penutupan ini melibatkan 509 sekolah dasar dengan 107.590 siswa dan 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa,” demikian keterangan JPN Sarawak, Kamis (20/8/2026).
Sementara itu, di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak, ribuan anak sudah belajar secara daring selama lebih dari sepekan. Asap pekat menyelimuti ruang terbuka di Kota Pontianak, mengganggu mobilitas dan pernapasan warga.
Benus Syamsiar (43), guru Bahasa Inggris di SMP Bruder Kota Pontianak, mengatakan, kabut asap akibat karhutla tahun ini lebih parah dibandingkan 2025 yang tidak sampai menyebabkan sekolah diliburkan. Sebagai guru, ia menilai kondisi udara membuat anak-anak tidak aman untuk berangkat ke sekolah.
Selain itu, pembelajaran daring membuat anak-anak terlalu lama menatap layar. Sejumlah orangtua pun mengeluhkan anak-anak mereka cepat bosan.
Beberapa siswa, kata Benus, tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena sakit. Keluhan itu diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla yang dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah ventilasi udara. Sejumlah siswa juga mengalami gangguan teknis berupa sinyal internet yang tidak stabil atau kuota yang tiba-tiba habis.
Guru pun khawatir siswa tidak dapat menerima pelajaran dengan baik. Saat siswa mengerjakan tugas, misalnya, guru tidak dapat memastikan anak-anak berlatih dengan kemampuan sendiri. Guru sulit mengetahui apakah tugas dikerjakan secara mandiri atau hanya menyalin dari internet.
”Kalau belajar di kelas, tugas yang diberikan oleh guru langsung dikerjakan di kelas. Anak-anak menggunakan kemampuan sendiri dalam olah pikir atau diskusi dengan teman. Sebab, handphone anak-anak dikumpulkan dalam loker,” ujar Benus saat dihubungi dari Balikpapan, Jumat (21/8/2026).
Hal itu membuat guru kesulitan menentukan indikator kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Persoalan tersebut juga berkelindan dengan tantangan yang dihadapi guru. Selama pembelajaran daring, guru seperti Benus tetap harus berangkat ke sekolah sehingga terpaksa terpapar asap saat berkendara.
”Jarak rumah saya ke sekolah sekitar delapan kilometer. Saya pakai masker saat naik sepeda motor,” katanya.
Kabut asap juga terjadi di Palangka Raya, ibu kota Kalimantan Tengah, dan Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah di kedua wilayah itu meminta sekolah melonggarkan jam masuk menjadi pukul 09.00.
Sebab, kabut asap sejak subuh hingga sekitar pukul 08.00 kerap masih pekat. Semakin siang, kabut asap biasanya mulai terbawa angin. Kendati demikian, sejumlah orangtua tetap khawatir saat mengantar anak-anak ke sekolah.
”Anak-anak seperti dikelilingi ancaman kesehatan saat ke sekolah. Mereka pakai masker, tapi pasti ada saja yang masuk ke pernapasan atau mata mereka. Anak saya sudah batuk-batuk dan matanya merah,” ujar Nabila (41), orangtua siswa SD di Palangka Raya.
Kendati kegiatan luar ruang di sekolah telah banyak dikurangi, anak-anak tetap menghadapi risiko kesehatan. ”Saya perhatikan, asap tipis tetap masuk ke kelas lewat ventilasi udara,” ujar Nur Tarlia (39), orangtua siswa SMP di Banjarbaru.
Dari sisi kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga meningkat. Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mencatat 21.323 kasus ISPA secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2026. Pada minggu epidemiologi ke-29 tercatat 879 kasus dan meningkat menjadi 1.099 kasus pada minggu berikutnya.
Dampak karhutla tidak hanya terjadi di tiga provinsi tersebut. Dua provinsi lain, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, juga mengalami karhutla.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan baru mencatat indikasi luas karhutla di seluruh Kalimantan sepanjang Januari-Juni 2026. Namun, dari data itu saja, luas lahan terdampak karhutla sudah terlihat semakin besar.
Sepanjang Januari-Juni 2026, lahan terbakar di lima provinsi di Kalimantan tercatat mencapai 57.081,33 hektar. Angka itu sudah melampaui luas lahan terbakar di Kalimantan sepanjang 2025 yang mencapai 55.717,27 hektar.
Angka pada 2026 tersebut kemungkinan masih terus bertambah. Pada 21 Agustus 2026 saja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat karhutla terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, antara lain di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau.
Kebakaran terjadi di semak belukar dan lahan gambut. ”Luas lahan terbakar mencapai 25,29 hektar,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.
Wilayah lain di Kalimantan Timur yang juga mengalami karhutla cukup masif adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada 19 Agustus 2026, karhutla terjadi di enam kecamatan dengan total luas lahan terbakar mencapai 49,55 hektar.
Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, karhutla dilaporkan terjadi sejak 13 Agustus 2026 di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor. Sedikitnya empat hektar lahan terbakar.
Berton mengatakan, penanganan karhutla di Pulau Kalimantan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Selain memperkuat satuan tugas darat, BNPB juga meningkatkan penanganan karhutla melalui udara.
”Di Kalimantan Selatan, BNPB mengoperasikan satu unit helikopter untuk patroli, satu unit untuk operasi modifikasi cuaca (OMC), dan tiga unit untuk water bombing,” kata Berton.
Adapun di Kalimantan Tengah, satu unit helikopter dioperasikan untuk patroli, satu unit untuk OMC, dan empat unit lainnya untuk operasi pemadaman udara. Di Kalimantan Barat, BNPB mengoperasikan dua unit helikopter untuk patroli, satu unit untuk operasi modifikasi cuaca, dan lima unit untuk water bombing.
Analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan, sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas di seluruh Indonesia. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 17.236 titik, dengan luas indikatif karhutla mencapai 28.680 hektar.
Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan mencatat 34.262 titik panas dengan luas indikatif karhutla mencapai 33.837 hektar. Titik-titik tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sebagian besar titik panas yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan menengah hingga tinggi, yang menunjukkan tingginya potensi kejadian kebakaran.
Temuan penting dalam analisis Walhi menunjukkan, 25.524 titik panas atau sekitar 74 persen dari total titik panas di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Sebanyak 10.739 titik panas berada di dalam hak guna usaha perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik panas di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik panas berada di konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Meluasnya lahan terbakar di Kalimantan, termasuk di area konsesi, menjadi sinyal bahwa mitigasi karhutla membutuhkan langkah sistematis dari hulu, bukan sekadar respons darurat di hilir. Jika tidak, mimpi anak-anak untuk belajar dengan aman di sekolah akan terus terenggut oleh asap.
