HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menargetkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematangkan perencanaan program sejak akhir tahun sehingga memasuki Januari 2027 seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat langsung dieksekusi.
Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya serapan anggaran. Karena itu, setiap OPD harus memahami seluruh tahapan pengadaan dan memperkuat kompetensi pejabat terkait.
“Di kita ini di dalam bentuk SKPD ini banyak orang-orang yang pintar, yang tahu sangat detail. Itu nanti dibawa untuk dibicarakan, didiskusikan, daripada buntu di tempat kita sendiri,” ungkapnya.
Appi mengungkapkan masih sering ditemukan kondisi anggaran sudah tersedia, tetapi kegiatan belum siap dilaksanakan. “Anggarannya ada tapi belum siap untuk dieksekusi. Ini sering sekali, banyak sekali,” bebernya.
Ia juga mengingatkan agar evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap BPKD atau bendahara, tetapi juga terhadap pemilik kegiatan di masing-masing OPD.
“Evaluasi jangan hanya dilakukan terhadap BPKD atau bendahara, tapi juga terhadap proses owner di OPD,” kata dia.
Karena itu, Munafri meminta seluruh proses perencanaan dimulai lebih awal agar tidak ada lagi keterlambatan pada tahun anggaran berikutnya.
“Saya mau tahun depan itu mulai perencanaan di bulan 12 atau sebelumnya, eksekusinya di bulan Januari sudah berjalan,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta setiap persoalan yang dibawa kepada pimpinan sudah disertai analisis dan alternatif solusi sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat.
Munafri juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang selama ini menumpuk pada triwulan terakhir.
“Dalam evaluasi APBD perlu melihat pola penyerapan bulanan dan triwulan. Idealnya pelaksanaan anggaran tidak menumpuk pada triwulan terakhir,” jelasnya.
Menurutnya, jika seluruh pekerjaan baru dikejar pada akhir tahun, kualitas pekerjaan berpotensi menurun.
“Kita bekerjanya tergesa-gesa. Akan banyak sekali di dalam situ hal-hal yang butuh pengambilan keputusan yang kadang-kadang tidak rasional lagi,” paparnya.
Appi menegaskan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya bertanya mengapa serapan rendah, tapi tanyakan mengapa anggaran belum menjadi output,” ungkap dia.
Ia berharap seluruh OPD memiliki perencanaan matang, dokumen yang siap, proses pengadaan tepat waktu, pelaksanaan yang terkontrol serta pembayaran yang mengikuti progres pekerjaan sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan pola ini, serapan anggaran diharapkan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Makassar,” tuturnya. (*/)
