Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemain industri elektronik Indonesia pernah bergeser ke Vietnam dan Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah pandangan pada waktu itu yang menyebut industri yang tidak padat karya tidak layak dikembangkan di Indonesia.
Padahal, Vietnam dan Malaysia kini mengandalkan industri elektronik sebagai salah satu penopang ekspor mereka. Airlangga menuturkan, ekspor elektronik kedua negara ini hampir mencapai 40% dari total ekspor.
“Vietnam mendorong ekspor berbasis elektronik,” kata Airlangga dalam acara peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (19/10).
Airlangga mengatakan, Indonesia pernah menggeser industri elektronik karena industri tersebut dinilai lebih mengandalkan robot dan tidak banyak menyerap tenaga kerja.
“Nah, pada waktu zaman baheula’, Pak Kepala Bappenas paham bahwa kita pernah menggeser yang namanya industri elektronik, karena industri elektronik itu robotik dan kita merasa kalau industri itu tidak padat karya, maka dia tidak punya hak untuk hidup di republik ini,” katanya.
Airlangga mengatakan, perbedaan pendekatan industrialisasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi ketika Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Dia menyinggung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang membutuhkan dukungan investasi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri.
Airlangga juga membandingkan kebijakan perdagangan Indonesia dengan Vietnam. Dia menyebut Vietnam telah memiliki perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan sejumlah mitra dagang, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat rata-rata bea masuk Vietnam ke berbagai pasar berada di level nol persen, sedangkan Indonesia masih berkisar 10%-15%.
Selain mendorong ekspor, Airlangga menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu faktor yang dapat membantu negara menarik investasi. Dia membandingkan pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia.
Pemerintah, lanjut Airlangga, juga berencana memperkuat pengembangan ekonomi berbasis wilayah melalui pembentukan klaster-klaster regional. Rencana tersebut akan dibahas bersama Kementerian PPN/Bappenas dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dia mencontohkan kerja sama segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand yang melibatkan wilayah Sumatra serta kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA) yang mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan.
Airlangga mengatakan, pemerintah ingin menyatukan berbagai indikator pembangunan agar kebijakan pengembangan ekonomi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak bisa disamaratakan.
“Tidak ada program yang ‘one size fits all’, termasuk di Indonesia ini,” kata Airlangga.
Dia berharap pengembangan peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) ini dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
