Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meluncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) untuk memperkuat pemerataan akses keuangan di Indonesia. Hingga saat ini, indikator IKAD telah dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan di 341 kabupaten/kota.
“Hari ini kita meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah, sehingga tadi tujuannya jelas, memperkuat ekosistem keuangan serta agar kesejahteraan masyarakat tumbuh sampai ke daerah,” ujar Airlangga dalam peluncuran Dashboard IKAD di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Senin (19/10/2026).
Menurut Airlangga, IKAD mengisi kekosongan indikator akses keuangan pada tingkat kabupaten/kota. Indikator ini diharapkan menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan tantangan wilayah masing-masing.
“Dan tadi sudah disampaikan bahwa IKAD ini mengisi kekosongan indikator di Kabupaten/Kota dan tentu ini menjadi dasar pada regional development. Dan kita juga ingin mendorong agar IKAD nanti menjadi salah satu benchmark daerah,” katanya dalam paparan.
IKAD dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan RISE Indonesia. Indeks ini disusun menggunakan 14 sub indikator yang mencakup aspek penawaran dan permintaan untuk mengukur akses keuangan di tingkat kabupaten/kota.
Selain 341 kabupaten/kota yang telah memasukkan indikator IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, indikator inklusi keuangan juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di 38 provinsi.
Nantinya, dashboard IKAD menyediakan data akses keuangan daerah secara terintegrasi dan interaktif. Data tersebut dapat digunakan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun prioritas program, merumuskan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi perkembangan akses keuangan secara berkala.
Pengembangan IKAD juga berkaitan dengan target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98% pada 2045, sehingga diperlukan upaya dari seluruh daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Baca Juga: Kejar Ekonomi 6%, Airlangga Bidik Investasi Rp2.258 Triliun pada 2027
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.000, Airlangga Sebut Sentimen Investor Jadi Biang Kerok
Airlangga menegaskan, pemerataan akses keuangan perlu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, data yang terukur dapat membantu pemerintah mengidentifikasi daerah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses keuangan.
“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal, tetapi IKAD memastikan tidak ada daerah dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang merata,” pungkas Airlangga.
