Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi langkah penting untuk memperkuat nasionalisme sekaligus melindungi wilayah Indonesia dari potensi infiltrasi asing melalui jalur darat maupun laut.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito seusai serah terima jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT) kepada Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Tito menilai pengelolaan kawasan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pengamanan wilayah, tetapi juga harus disertai pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Tentu mengembangkan daerah perbatasan agar ada keadilan, rakyat di sana juga lebih sejahtera, dan itu dengan sejahteranya mereka akan memperkuat nasionalisme, dan mereka menjadi buffer zone dari infiltrasi darat maupun laut," kata Tito.
Menurutnya, masyarakat yang memperoleh kesejahteraan dan keadilan pembangunan dapat berperan dalam memperkuat ketahanan nasional di wilayah perbatasan.
Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Kesejahteraan Masyarakat PerbatasanTito menjelaskan pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Ia menilai kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan penting dengan penguatan rasa nasionalisme dan ketahanan negara.
Menurut Tito, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi garis pemisah wilayah Indonesia dengan negara lain, tetapi juga merupakan tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan perhatian pembangunan.
Karena itu, kebijakan pengelolaan perbatasan perlu memperhatikan aspek keamanan sekaligus pemerataan kesejahteraan.
Tito berharap pembangunan di wilayah perbatasan dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat serta memperkuat keterikatan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat perbatasan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional terhadap potensi infiltrasi dari luar negeri.
Jenderal Maruli Simanjuntak Terima Jabatan Kepala BNPPDTSerah terima jabatan Kepala BNPPDT dilakukan dari Tito Karnavian kepada Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak.
Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Tito berharap pengalaman Maruli di lingkungan militer dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas lembaga yang menangani kawasan perbatasan dan pembangunan daerah tertinggal.
"Nah, saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli, yang sudah banyak pengalaman, dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini, ditambah daerah tertinggal, akan lebih efektif," ujarnya.
Menurut Tito, cakupan tugas lembaga tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu memperkuat pelaksanaan program pengelolaan perbatasan.
Ia berharap Maruli dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, termasuk dalam mendukung pembangunan wilayah yang masih tertinggal.
Maruli Pastikan Program Pengelolaan Perbatasan Tetap BerlanjutKepala BNPPDT Maruli Simanjuntak menyatakan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sebelumnya.
Ia juga berkomitmen meningkatkan pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah agar pengelolaan kawasan perbatasan dapat berkembang lebih baik.
"Ya saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah, sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan," kata Maruli.
Menurutnya, keberlanjutan program menjadi salah satu perhatian utama setelah dirinya menerima tanggung jawab sebagai Kepala BNPPDT.
Maruli menjelaskan sejumlah program yang telah direncanakan pada tahun ini akan mulai diimplementasikan pada tahun berikutnya.
Ia berharap pelaksanaan program tersebut dapat mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan dan pembangunan daerah tertinggal.
BNPPDT Perluas Fokus Pengelolaan Perbatasan dan Daerah TertinggalMaruli menyampaikan bahwa perluasan cakupan tugas melalui BNPPDT membuka peluang untuk mengembangkan pelaksanaan program secara lebih luas.
Menurutnya, pengelolaan kawasan perbatasan dan pembangunan daerah tertinggal perlu terus diperkuat melalui kelanjutan program pemerintah.
"Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya," ujarnya.
Ia berharap tanggung jawab yang lebih luas tersebut dapat mendorong pengembangan program di wilayah perbatasan.
Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Melalui kepemimpinan baru BNPPDT, Tito berharap pengelolaan perbatasan dan pembangunan daerah tertinggal dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat nasionalisme masyarakat.
