jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan agar masyarakat tidak terus terdampak asap dan kehilangan mata pencaharian.
Dia menilai, lambannya penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak dapat memperburuk dampak karhutla bagi masyarakat.
BACA JUGA: Survei CELIOS: Kerugian Ekonomi Akibat Karhutla Januari-Agustus Capai Rp123 Triliun
“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah,” kata Khairul Saleh dalam keterangan resmi, Senin (19/10)
Politikus Fraksi PAN itu menegaskan penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.
BACA JUGA: Sebaran Asap Karhutla di Jakarta Diklaim Sudah Berkurang
Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dengan tokoh adat, pelaku usaha, serta masyarakat.
Menurutnya, keselamatan warga dan pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas dalam menghadapi bencana tersebut.
BACA JUGA: Hasto PDIP Sebut Karhutla Berulang Imbas Tata Ruang Salah & Lemahnya Penegakan Hukum
Dampak karhutla tidak terbatas pada gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan. Kebakaran juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata.
“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama,” ujarnya.
Khairul Saleh meminta pemerintah menjalankan penanganan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman api hingga pencegahan dan pemulihan lingkungan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran berulang di wilayah Kalimantan.
Dia juga menyampaikan kesiapan Kerapatan Borneo mengerahkan jejaring adat dan para pemangku wilayah kesultanan untuk membantu menyosialisasikan pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Selain persoalan kebakaran, pertemuan khusus Kerapatan Borneo di Jakarta turut membahas ketimpangan pembangunan di Kalimantan.
Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kertanegara Gusti Kamboja, menyoroti kondisi infrastruktur jalan, pembagian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam, serta perizinan yang dinilai semakin tersentralisasi di pemerintah pusat.
Dia mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kalimantan.
Menurutnya, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya menjadi momentum untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat di seluruh Kalimantan.
“Pemerintah jangan hanya memfokuskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Kalimantan juga harus mendapatkan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan sejumlah kesultanan dan kerajaan di Kalimantan. Kerapatan Borneo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani karhutla sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. (kkp/jpnn)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Kenny Kurnia Putra
