Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei nasional bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Minggu (18/10). Salah satu aspek yang diukur adalah penilaian responden terhadap kinerja menteri dan pejabat negara.
Hasilnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi pejabat yang paling banyak dinilai memiliki kinerja buruk, dengan persentase 19,8%.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berada di posisi berikutnya dengan 11,2%, disusul Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebesar 9,3%.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan sejumlah alasan yang mendasari persepsi responden terhadap para menteri tersebut.
Untuk Raja Juli, responden antara lain menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum memadai, pembalakan hutan yang dianggap masih marak, serta kinerja yang dinilai kurang terasa.
“Kalau Menteri Raja Juli itu karena dinilai tidak mampu menanggulangi terkait dengan karhutla. Kemudian juga terima amplop, kemudian terkait dengan pembalakan hutan yang dinilai masih marak, kerjanya kurang terasa, hutan tidak terjaga, tidak ada kemajuan,” beber Adi saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (18/10).
Sementara itu, responden menilai Widiyanti belum mampu memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia. Sejumlah persepsi lain yang disampaikan mencakup kinerja yang dianggap kurang terlihat dan jarangnya ia turun ke lapangan.
“Sementara menteri pariwisata itu dinilai tidak mampu memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia, Bali dikuasai asing, kurang dikenal, warga Indonesia boikot Bali, kemudian banyak pungli di objek wisata, pidatonya tidak menarik, tidak terlihat kinerjanya, dan jarang turun ke lapangan,” papar Adi.
Adapun penilaian terhadap Nusron antara lain berkaitan dengan persepsi mengenai praktik mafia tanah, biaya sertifikat tanah, serta kualitas pelayanan aparat di daerah.
“Karena aparatnya itu kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu yang lalu, masih banyak mafia tanah, kemudian sertifikat mahal, kinerjanya tidak terasa, pelayanan aparatnya jelek di daerah kurang terasa, termasuk dinilai memperkaya diri lebih buruk dari yang lalu, dan yang terakhir itu kurang suka dengan orangnya. Ini adalah alasan-alasan terkait dengan tiga menteri yang dinilai kinerjanya buruk,” jelas Adi.
Selain ketiga nama tersebut, berikut sejumlah menteri lain yang mendapat penilaian kinerja buruk berdasarkan survei PPI:
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai: 6,5%
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo: 0,7%
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto: 0,3%
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: 0,3%
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: 0,2%
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi: 0,1%
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini: 0,1%
Survei nasional PPI melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 2,83%.
