Pengumuman terbaru dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait pasar modal Indonesia memantik reaksi keras dari parlemen. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai koreksi tersebut harus diterima sebagai evaluasi serius.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan langkah MSCI membuka konsultasi publik untuk mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menuju Standalone Market datang bagaikan "petir di siang bolong". Keputusan ini sempat memicu guncangan hebat yang menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles hingga 11,57 persen.
"Saham-saham big cap dan blue chip yang selama ini menggambarkan nilai pasar dan fundamentalnya kuat menjadi tak berdaya, beberapa di antaranya malah terjun di angka 14 bahkan hampir 15 persen," ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (19/10).
Kendati menerima koreksi tersebut sebagai bahan introspeksi untuk membenahi tata kelola bursa, Said mengingatkan agar pasar tidak bersikap inferior di hadapan lembaga pemeringkat global. Ia menegaskan bahwa MSCI bukanlah institusi yang kebal dari kritik.
Menurutnya, otoritas dalam negeri mulai dari Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menunjukkan itikad baik dengan mengonsolidasikan berbagai rekomendasi kebijakan secara bertahap. OJK bahkan telah menaikkan aturan free float (porsi saham publik) secara berjenjang berdasarkan kapitalisasi pasar (15, 20, hingga 25 persen) serta menjatuhkan ratusan sanksi bagi pelaku pasar yang melanggar.
"Pertanyaannya, kenapa langkah ini tidak ada apresiasi secuil pun dari MSCI?" tegas Said.
Meski demikian, Banggar DPR tidak menutup mata bahwa masih ada celah di internal pasar domestik. Said mengakui praktek "pengaturan harga" (price manipulation) masih ditemukan, sementara KSEI dan OJK dinilai masih lambat dalam membuka transparansi informasi kepemilikan saham secara granular kepada publik.
MSCI sendiri menjadwalkan keputusan final terkait status pasar modal Indonesia akan diumumkan paling lambat pada akhir Juni 2027, setelah masa konsultasi dengan pelaku pasar global rampung. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran investor asing atas ketidakjelasan struktur kepemilikan saham serta dugaan perilaku perdagangan yang terkoordinasi.
Menanggapi tekanan global tersebut, pemerintah bergerak cepat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya bakal segera menjadwalkan pertemuan khusus melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK, BEI, dan Bank Indonesia (BI).
Menurut Airlangga, perhatian utama MSCI tertuju pada akselerasi implementasi regulasi dan reformasi pasar modal yang dinilai masih memerlukan waktu penyesuaian relatif lebih panjang dibandingkan negara lain. Pihaknya pun mengimbau para investor agar tetap jeli membedakan antara faktor sentimen jangka pendek dengan kondisi fundamental ekonomi riil Indonesia yang masih kuat.
