jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai perbaikan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak bisa dijawab dengan reshuffle para menteri di kabinet.
Hal demikian dikatakan dia saat kelompok yang menamakan diri Konferensi Republik menggelar pernyataan bersama Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
BACA JUGA: Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk
Bivitri menilai reshuffle tak bisa memperbaiki kinerja pemerintahan andai program dan konfigurasi politik saat ini masih sama.
"Mau delapan kali lagi (reshuffle, red), mau 80 kali lagi, kalau programnya masih sama, konfigurasinya masih sama, yang punya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pembakaran hutan masih sama, percayalah, enggak akan terjadi apa pun," kata dia, Senin.
BACA JUGA: Ayip Tayana Sebut Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Berjalan On The Track
Menurut dia, rakyat pada akhirnya hanya menjadi korban dari ketidakbecusan pemerintahan menjalankan amanat konstitusi. Misalnya, melindungi rakyat dari asap karhtula.
"Ya, yang jadi korban kami lagi, kami lagi. Enggak bisa napas kawan-kawan kita di Kalimantan, di Papua," ujar Bivitri.
BACA JUGA: Pakar Harap Semua Program Prabowo Disetop, Ungkit Keracunan MBG Tanpa Pengusutan
Dia pun mengungkit pernyataan Prabowo dalam sebuah pidato menyikapi kinerja pemerintahan yang jeblok.
"Saya kira sederhananya kita kutip saja apa yang dikatakan sendiri oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, 'Ikan busuk dari kepalanya.' Maka, evaluasilah kepalanya. Bukan menteri-menterinya, bukan dengan menambah wamen," kata dia.
Bivitri mengatakan permasalahan pemerintahan saat ini berkaitan legitimasi, tetapi malah terus dijawab dengan penambahan atau penghantian menyeri.
"Soalnya ada legitimasi, tetapi dijawabnya dengan menambah jumlah orang yang sesungguhnya inkompeten," katanya.
Konferensi Republik memberikan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang bakal berjalan dua tahun.
Wakil Ketua Konferensi Republik Jaleswari Pramodhawardani menyebut pemerintahan saat ini tak berkompeten menjalankan amanat konstitusi.
"Pemerintah saat ini tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jaleswari saat membacakan pernyataan sikap kelompok tersebut di Jakarta, Senin (19/10).
Konferensi Republik menganggap rapor merah pemerintahan Prabowo-Gibran bermula dari cacat konstitusional di hulu kekuasaan.
Jaleswari menilai Prabowo-Gibran memang terpilih secara sah melalui pemilu, tetapi diawali putusan MK nomor 90 yang memuat pelanggaran etik berat.
"Pemerintahan yang sejak pencalonan tak sanggup memastikan syarat paling dasar terpenuhi, dua tahun kemudian memperlihatkan ketidakcakapan yang sama dalam mengurus negara. Kami menilai pemerintahan ini inkompeten," ujar dia melanjutkan sikap Konferensi Republik. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompol Yulianto Terluka Saat Penggerebekan Gudang Uang Palsu di Tangsel
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
