Jakarta (ANTARA) - Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Kementerian Agama karena institusi tersebut berhasil mencetak rekor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tertinggi melalui penguatan peran agama sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
"Kemenag telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional. Itu yang luar biasa saya lihat," kata Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa.
Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang dilakukan bersama Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Universitas Indonesia pada 2025 mencapai skor 77,89 yang merupakan angka tertinggi sejak 2015.
Survei tersebut mengukur tiga dimensi utama yang meliputi toleransi dengan skor 88,82, kesetaraan 79,35, dan kebersamaan 65,49.
Baca juga: Kemenag libatkan 5.730 reponden untuk ukur indeks kerukunan beragama
Selain memperkuat kerukunan antarumat beragama, Syahganda juga menyoroti upaya kementerian tersebut dalam menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan pembentukan karakter masyarakat untuk menjauhi praktik rasuah.
"Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi," ujar Syahganda saat menilai keberhasilan penanaman integritas moral di lingkungan masyarakat.
Langkah antikorupsi tersebut diwujudkan secara konkret melalui penggodokan kebijakan digitalisasi birokrasi guna menekan transaksi tunai dan meminimalisasi pertemuan tatap muka.
Kementerian juga telah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meluncurkan buku pendidikan antikorupsi lintas agama serta membentuk Forum Penyuluh Antikorupsi bagi tenaga pendidik.
Syahganda turut menegaskan bahwa agama juga memegang peranan krusial dalam mendorong pembangunan kualitas dan penguatan modal manusia di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
"Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan human development, human capital, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain," katanya menambahkan.
Pada sektor pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, kementerian mencatat pengumpulan dana wakaf sebesar Rp4,7 triliun untuk mendukung kesejahteraan umat. Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) Kemenag pada tahun 2026 direncanakan menyasar 2.607.195 peserta didik dengan alokasi anggaran mencapai Rp2,08 triliun.
Baca juga: Polri-MUI perkuat sinergi jaga keamanan dan kerukunan
Merespons berbagai capaian dan apresiasi tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik demi mendukung ekosistem pendidikan nasional.
"Kementerian Agama sangat aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekosistem pendidikan yang seperti digagas oleh Bapak Presiden kita. Kemudian juga untuk birokrasi yang bersih dan melayani, alhamdulillah Kementerian Agama juga beberapa kali mendapatkan penghargaan," tutur Nasaruddin.
"Kemenag telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional. Itu yang luar biasa saya lihat," kata Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa.
Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang dilakukan bersama Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Universitas Indonesia pada 2025 mencapai skor 77,89 yang merupakan angka tertinggi sejak 2015.
Survei tersebut mengukur tiga dimensi utama yang meliputi toleransi dengan skor 88,82, kesetaraan 79,35, dan kebersamaan 65,49.
Baca juga: Kemenag libatkan 5.730 reponden untuk ukur indeks kerukunan beragama
Selain memperkuat kerukunan antarumat beragama, Syahganda juga menyoroti upaya kementerian tersebut dalam menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan pembentukan karakter masyarakat untuk menjauhi praktik rasuah.
"Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi," ujar Syahganda saat menilai keberhasilan penanaman integritas moral di lingkungan masyarakat.
Langkah antikorupsi tersebut diwujudkan secara konkret melalui penggodokan kebijakan digitalisasi birokrasi guna menekan transaksi tunai dan meminimalisasi pertemuan tatap muka.
Kementerian juga telah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meluncurkan buku pendidikan antikorupsi lintas agama serta membentuk Forum Penyuluh Antikorupsi bagi tenaga pendidik.
Syahganda turut menegaskan bahwa agama juga memegang peranan krusial dalam mendorong pembangunan kualitas dan penguatan modal manusia di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
"Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan human development, human capital, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain," katanya menambahkan.
Pada sektor pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, kementerian mencatat pengumpulan dana wakaf sebesar Rp4,7 triliun untuk mendukung kesejahteraan umat. Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) Kemenag pada tahun 2026 direncanakan menyasar 2.607.195 peserta didik dengan alokasi anggaran mencapai Rp2,08 triliun.
Baca juga: Polri-MUI perkuat sinergi jaga keamanan dan kerukunan
Merespons berbagai capaian dan apresiasi tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik demi mendukung ekosistem pendidikan nasional.
"Kementerian Agama sangat aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekosistem pendidikan yang seperti digagas oleh Bapak Presiden kita. Kemudian juga untuk birokrasi yang bersih dan melayani, alhamdulillah Kementerian Agama juga beberapa kali mendapatkan penghargaan," tutur Nasaruddin.
