Jakarta, VIVA – Survei Poltracking Indonesia mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada dua tahun masa kerjanya mencapai 64,8 persen, melampaui tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah sebesar 55,3 persen.
"Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Hanta, tantangan pemerintah ke depan ialah memastikan kepercayaan tersebut diikuti peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat.
Dari sisi kepuasan, sebanyak 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 40,9 persen menyatakan tidak puas.
Poltracking mencatat tingkat kepuasan tersebut relatif stagnan sejak Agustus hingga Oktober 2026.
Alasan paling dominan responden yang puas adalah bantuan pemerintah tepat sasaran (16,5 persen) dan program Makan Bergizi Gratis atau MBG (15,0 persen).
Adapun responden yang tidak puas paling banyak beralasan ekonomi belum stabil (18,9 persen), harga kebutuhan pokok mahal (15,4 persen), serta bantuan tidak tepat sasaran (14,3 persen).
Untuk kepercayaan, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan cukup percaya dan sangat percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 32,1 persen menyatakan tidak percaya.
Berdasarkan bidang, kepuasan tertinggi tercatat pada bidang pendidikan sebesar 66,3 persen, disusul pertahanan dan keamanan serta sosial budaya (63,7 persen), kesehatan (62,1 persen), politik dan stabilitas nasional (53,6 persen), serta hukum dan pemberantasan korupsi (43,1 persen).
Sementara bidang ekonomi mencatat kepuasan terendah, yakni 36,8 persen.
Survei juga menemukan harga kebutuhan pokok yang mahal (45,9 persen) sebagai masalah paling pokok yang dinilai publik harus segera diselesaikan, diikuti sulitnya mencari lapangan kerja (9,3 persen) dan pemberantasan korupsi (8,9 persen).
"Kinerja menghasilkan penilaian kepuasan, kepercayaan menopang legitimasi, demokrasi menguji kualitas kekuasaan, dan ekspektasi menentukan agenda pemerintahan ke depan," ujar Hanta.
Ia menambahkan dua tahun pertama proses konsolidasi kekuasaan sudah selesai. Poltracking menilai keberhasilan tiga tahun berikutnya perlu diukur dari sejauh mana kekuasaan tersebut menghasilkan kinerja yang memuaskan, menjaga kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan menjawab ekspektasi masyarakat.
Survei nasional itu digelar secara tatap muka pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi dengan metode stratified multistage random sampling.
