Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Menurut Investopedia, ekonometrika adalah penerapan metode statistik dan matematika pada data ekonomi untuk menguji teori ekonomi, hubungan ekonomi, dan
memprakirakan tren masa depan. Meski tampak rasional dan empiris, keyakinan yang mendasarinya adalah bahwa pengetahuan a posteriori dan data kemarin dapat memprediksi keputusan manusia esok hari atau dua tahun lagi.
Walaupun kita hidup di zaman AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan) dan mobil terbang, kita masih jauh dari kemampuan menggunakan angka untuk memprediksi tindakan manusia yang sifatnya seperti kuark.
Mengocok Ulang Kartu
Para analis dan ekonom telah secara terbuka memperingatkan kekhawatiran fiskal. Sebuah artikel Jakarta Globe menulis, "Namun para ekonom berpendapat bahwa tantangan fiskal yang mendasar tetap ada: program-program pemerintah yang mahal terus bertambah, sementara kapasitas Indonesia untuk menghasilkan penerimaan tambahan tetap terbatas."
Hal ini kini kentara dengan adanya tiga menteri keuangan dan pergantian gubernur Bank Indonesia (BI) yang berlabel independen hanya sekitar tiga tahun setelah masa jabatan pertama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dewan direksi dan dewan komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah diganti. Struktur kepemilikan BEI pun dikabarkan akan
menjalani demutualisasi, agar Danantara Indonesia dapat menjadi pemegang saham mayoritas atas nama transparansi.
Properti Swasta Dizalimi, Hak Milik Dinasionalisasi
Pada Juli 2026, tambang emas PT United Tractors Tbk. (UNTR) dilaporkan diambil alih oleh Danantara Indonesia setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin kehutanan PT Agincourt Resources. Martabe merupakan elemen kunci dalam rencana Danantara membentuk BUMN Perminas. Setelah
dipersengketakan oleh Astra yang dimiliki Jardine, Danantara mundur dan mengizinkan UNTR mempertahankan tambangnya.
Pada September 2026, PT Bayan Resources Tbk (BYAN), perusahaan tambang milik miliarder asal Singapura Low Tuck Kwong, beserta tiga anak usaha batu baranya,
berstatus force majeure setelah ESDM menunda persetujuan kuota produksi RKAB 2026, yang mengancam pemenuhan kontrak pasokan.
Status tersebut baru dicabut setelah BYAN setuju menyerahkan 30% saham kepada PT Jhonlin Baratama dengan diskon sekitar 80% dari harga pasar publik pada pertengahan September 2026. Setelah transaksi itu, BYAN diberi tambahan kuota produksi 15 juta ton hingga 20 juta ton untuk anak-anak usahanya yang terdampak
Benturan Ideologis yang Mengikis Kepercayaan
Untuk meningkatkan keyakinan, MSCI meminta transparansi kepemilikan saham; klasifikasi dan data investor; konsentrasi kepemilikan saham; batas minimum free float; serta integritas dan penegakan pasar. Pada Jumat 17 Oktober 2026, MSCI menyatakan "kemajuan yang memadai belum terlihat secara konsisten di seluruh pasar saham Indonesia."
Namun penulis berpandangan bahwa ini adalah kedok bagi kekhawatiran politik dan investasi yang mendasarinya. Persoalannya bukan hanya entitas terkait asing yang
diambil alih, tetapi juga perilaku konglomerat lokal yang terhubung atau didukung secara politik.
Para konglomerat sebelumnya (naga) yang diuntungkan dan dilindungi pada pemerintahan-pemerintahan terdahulu kini digantikan oleh kelompok lain (haji) oleh
pemerintahan saat ini. Perebutan kekuasaan yang tidak terlalu tersembunyi ini dibuktikan oleh publikasi-publikasi yang memuat judul 9 Naga digantikan oleh 9 Haji.
Pergeseran kekuasaan ini telah mengguncang kepercayaan bisnis dan investor terhadap hak milik pribadi; persenjataan pengadilan hukum; dan sumbatan birokrasi yang disengaja. Signifikansi dan keterkaitan perebutan kekuasaan ini dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terlihat jelas ketika kita membandingkan kinerja pasar secara keseluruhan dengan indeks LQ45 yang berlandaskan fundamental (Exhibit 1).
Muncul divergensi negatif setelah pengumuman awal MSCI mengenai penilaian menuju Frontier Market pada Februari 2026. Sebelum Februari, pasar terutama digerakkan oleh saham lapis kedua dan lapis ketiga yang terkait konglomerat Naga, yang tidak likuid dan tidak termasuk dalam universe dana pasif global mana pun.
Tak Ada Kalkulator yang Berfungsi di Rimba yang Terbakar
Kembali ke tesis saya sebelumnya, ada alasan mengapa dana kuantitatif belum berkembang pesat di Indonesia dan di sebagian besar dunia. Alasannya, dinamika
relasional manusia dan logika personal yang subjektif tidak pernah bisa dihitung dengan satu persamaan yang kaku.
Data dari sumbernya bisa keliru; laporan keuangan bisa digelembungkan (sebagai contoh kasus yang melibatkan eFishery); dan konsensus para pakar bisa diperjualbelikan. Ekonomi hanya sesederhana hubungan seseorang dengan orang lain. Ekonomi terencana terpusat yang digaungkan lewat slogan "Menuju Indonesia Emas 2045 (ulang tahun ke-100 RI)" telah menyimpang dari rencana awalnya.
Para ekonometrisi belum (setidaknya hingga kini) menunjukkan kemampuan memasukkan berbagai skenario yang bertentangan dengan asumsi pembatas mereka sendiri tentang bagaimana individu seharusnya berpikir dan bertindak.
(miq/miq)
