JAKARTA, KOMPAS — Sebelas aktivis Greenpeace dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Pemeriksaan ini menyusul aksi mereka membentangkan spanduk di Patung Selamat Datang, di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (20/10/2026).
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, M Fadhil Alfathan, menuturkan, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) tengah mendampingi 11 aktivis Greenpeace yang diperiksa polisi. "Saat ini kawan-kawan (aktivis) sudah dibawa ke Polda Metro Jaya dan masih dalam proses pendampingan," ucap Fadhil, Selasa (20/10/2026).
Mereka ditangkap setelah membentangkan spanduk di Patung Selamat Datang, Bundaran HI. Spanduk besar itu berlatar belakang kuning dengan huruf berwarna hitam itu bertuliskan sejumlah pesan, "Bencana Makin Parah", "Hidup Makin Susah", "Apa Kerja Pemerintah". Spanduk ini sempat terbentang beberapa waktu lamanya, sebelum akhirnya diturunkan secara paksa oleh aparat. Pada bagian depan patung, tertulis pesan, ”Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Setelah aparat menurunkan spanduk, mereka lantas menggiring para aktivis itu ke markas Polda Metro Jaya.
Dalam pesannya di akun instagram @greenpeaceid, aksi damai ini digelar sebagai upaya untuk mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat.
Di tempat lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta. Dalam aksi ini, mereka membawa pesan tentang hasil survei terkait hasil kerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum menuturkan hasil survei ini diperoleh dari masyarakat yang tinggal di Sumatera hingga Papua. Survei tersebut dihimpun oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat).
Komite ini terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro.
Selain itu survei juga dihimpun oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
"Mereka menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua," kata Yatalathof.
Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal. Sejumlah persoalan mendasar turut menjadi sorotan. Sebanyak 71,1 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, 62,7 persen menyoroti pembredelan kebebasan berpendapat, dan 70,6 persen menyoroti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan negara.
Selain itu, 83,5 persen menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan, 67,4 persen menyoroti mahalnya biaya pendidikan, 41,6 persen responden menilai sektor ekonomi dan keuangan mendesak untuk diperbaiki.
Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. "Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden," ujar Yatalathof.
Dua aksi damai tersebut menjadi bagian dari 26 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Untuk mengawal aksi tersebut, sebanyak 9.505 personel gabungan disiapkan. Mereka terdiri atas 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemda Jakarta, dan 170 personel pengamanan dalam (Pamdal).
Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan hak dan aktivitasnya dengan aman.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi,” jelasnya.
Dadang juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme serta mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis dalam menghadapi dinamika di lapangan. Seluruh tindakan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara itu, Pangdam Jaya Letnan Jenderal TNI Deddy Suryadi menekankan pentingnya kehadiran TNI-Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia meminta seluruh personel memberikan ruang bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib serta menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku.
“Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta,” ungkapnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, selain pengamanan kegiatan, Polda Metro Jaya juga menyiapkan pelayanan lalu lintas untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, dengan pengaturan arus secara situasional.
“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat, kami mengedepankan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya sebagai bagian dari kerja melayani Jakarta,” ucapnya.
