jpnn.com - JAKARTA - Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10) pagi.
Spanduk dibentangkan bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA: Kasih Rapor Merah Kinerja Prabowo-Gibran, Pakar: Ikan Busuk dari Kepalanya
Dua spanduk itu bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah”.
Lewat aksi tersebut, Greenpeace memberikan kritik terhadap pemerintah mengenai penanganan krisis iklim juga biaya hidup yang makin tinggi.
BACA JUGA: Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, PKS Harap Tak Ada Kasus Keracunan di Program MBG
Para aktivis Greenpeace Indonesia bergelantungan di Patung Selamat Datang, membentangkan poster protes di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Foto: Bay Ismoyo/AFP
Tak hanya itu, penanganan bencana juga dinilai parah terlebih saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas.
BACA JUGA: Kapolri Jenderal Suyudi Sebut Pihak Asing Terlibat Kasus Karhutla, Cermati Kalimatnya
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menuturkan bencana ekologis dan cuaca ekstrem tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga.
Dia mencontohkan banjir bandang dan karhutla yang menimbulkan berbagai dampak, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar Jeanny.
Menurut dia, dampak krisis iklim paling berat dirasakan kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
Di tengah kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, masyarakat harus menghadapi risiko kehilangan pendapatan ketika bencana mengganggu aktivitas mencari nafkah.
Greenpeace menilai pemerintah perlu menjadikan penanganan krisis iklim sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat. (dit/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
