JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak terlalu asyik memamerkan angka-angka capaian program, sementara persoalan yang dikeluhkan masyarakat belum sepenuhnya terjawab.
Ia mengatakan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun luasnya jangkauan program, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan publik.
"Tidak hanya menyampaikan capaian-capaian yang sudah, dengan tanda petik ya, asyik dengan angka-angka pemerintah, tetapi ternyata tidak memperbaiki persepsi publik," kata Hanta dalam Laporan Khusus KompasTV bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Capaian dan Catatan, Selasa (20/10/2026).
Hanta menyampaikan, persoalan itu tecermin dari hasil survei yang menunjukkan masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah bidang, termasuk penegakan hukum dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Baca Juga: SMRC Sebut Kepuasan atas Prabowo-Gibran Menurun di 2026, Ungkap Hal Mendesak yang Harus Diselesaikan
Di bidang pemberantasan korupsi, misalnya, Hanta mengakui pemerintah memiliki komitmen yang tinggi. Namun, komitmen tersebut belum tentu berbanding lurus dengan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum.
"Kita tidak meragukan bahwa ada komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Capaian aset negara tadi terlihat, ya. Komitmen Presiden menyampaikan, dan seterusnya," ujar Hanta.
"Nah, tetapi itu terekam di dalam data survei, misalnya, masih ada ketidakpuasan. Itu harus ditelusuri," sambungnya.
Hanta mengatakan pemerintah perlu mencari tahu penyebab ketidakpuasan tersebut, termasuk menyangkut rasa keadilan, persamaan di hadapan hukum, hingga proses penegakan hukum.
Ia menekankan persepsi publik tidak bisa diabaikan hanya karena pemerintah merasa telah menunjukkan komitmen atau mencatat berbagai capaian.
Persoalan serupa juga terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Poltracking: Masalah Ekonomi dan Hukum Jadi Penyebab Turunnya Kepuasan Publik terhadap Pemerintah
Pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya menyampaikan jumlah penerima manfaat, besarnya anggaran yang digelontorkan, maupun cakupan pelaksanaan program.
Dia menilai pemerintah juga harus terbuka mengenai berbagai tantangan dan persoalan implementasi MBG, sekaligus menjelaskan manfaat yang benar-benar diperoleh masyarakat.
"Tidak hanya menyampaikan capaian bahwa program sudah sekian juta orang yang menerima, tidak hanya menyampaikan tentang berapa anggaran digelontorkan dan berapa cakupan programnya, tetapi juga ditelusuri," tuturnya.
Ingatkan Pemerintah Lebih Jujur dan EmpatikLebih lanjut, Hanta menyoroti pentingnya pembenahan komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang baik bukan sekadar menyampaikan keberhasilan, tetapi juga berani mengakui persoalan dan mendengarkan kritik masyarakat.
Ia mengingatkan, respons pemerintah yang keliru dan kurang empatik bahkan dapat memperbesar persoalan yang semula relatif kecil.
Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Indef Ingatkan Angka Tinggi Belum Tentu Sejahterakan Rakyat
"Karena tidak sedikit persoalan yang tadinya kecil, gara-gara respons dari pemerintah keliru, yang kemudian kurang empatik misalnya, justru menjadi besar," kata Hanta.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memberikan dampak negatif terhadap tingkat penerimaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah.
Sebaliknya, persoalan besar sekalipun berpotensi dikelola dengan lebih baik apabila pemerintah membangun komunikasi yang jujur, empatik, dan dua arah.
"Tidak hanya menyampaikan, tetapi juga mendengarkan aspirasi, kritik publik, kemudian dikelola dan dijawab. Saya kira punya potensi untuk memperbaiki persepsi publik yang saya sampaikan tadi," jelasnya.
Stabilitas Politik Harus Berdampak pada KesejahteraanDi sisi lain, Hanta mengingatkan konsolidasi kekuasaan dan stabilitas politik yang dibangun pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi kinerja nyata.
Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Syahganda Sebut Kesejahteraan Petani hingga Buruh Meningkat
Perombakan kabinet, konsolidasi politik, maupun komunikasi antarelite tidak otomatis menjamin meningkatnya kepuasan masyarakat.
"Tetapi apakah ini bisa dikonversi sebagai pemerintahan yang efektif, kemudian kinerjanya baik, menyelesaikan persoalan-persoalan harga kebutuhan pokok dan seterusnya?" katanya.
Hanta menegaskan, keberhasilan pemerintah pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, daya beli, dan rasa keadilan publik.
Dengan demikian, stabilitas politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan berhenti sebagai pencapaian politik semata.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi pemerintah, terutama untuk memahami kesenjangan antara capaian kebijakan dan persepsi masyarakat.
"Tapi lagi-lagi itu kan penilaian persepsi, ya. Bagi pemerintah bisa dipakai atau tidak. Bagi saya ini penting," ujarnya.
Baca Juga: Mahasiswa Tuntut Evaluasi Program Pemerintah, BAKOM RI: Siap Dengar Aspirasi Mahasiswa
Hanta menerangkan, konsolidasi kekuasaan memang dapat dilakukan melalui pendekatan dari atas atau top-down, termasuk komunikasi antarelite dan negosiasi politik.
Namun, pendekatan tersebut berbeda dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat yang harus bertumpu pada hasil kerja pemerintah.
"Karena membangun konsolidasi bisa melalui dari atas, top-down, dengan komunikasi elite, dengan negosiasi. Tapi kepercayaan dan kepuasan publik harus dibangun dari bawah, dengan kinerja," pungkas Hanta.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- Hanta Yuda
- kepuasan publik
- prabowo gibran
- prabowo
- gibran
- dua tahun prabowo gibran
