Makassar, ERANASIONAL.COM – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di kisaran 51 persen.
Sementara itu, kepercayaan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendekati 60 persen.
Temuan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintahan berdasarkan ringkasan hasil survei Universitas Hasanuddin (Unhas) yang disampaikan Prof. Imam Mujahidin Fahmi, Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan kepercayaan terhadap kemampuan presiden merupakan dua aspek yang perlu dicermati secara terpisah dalam membaca persepsi masyarakat.
Meski kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo tercatat mendekati 60 persen, pemerintah tetap perlu memperhatikan aspirasi dan ketidakpuasan yang berkembang di tengah masyarakat.
Upaya menjaga kepercayaan publik, antara lain, dapat dilakukan melalui respons yang cepat terhadap persoalan masyarakat, komunikasi yang terbuka, serta tindak lanjut konkret atas berbagai aspirasi yang disampaikan.
Hasil survei tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan memastikan program-program prioritas berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Imam menekankan pentingnya menjadikan evaluasi publik sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Ketidakpuasan masyarakat perlu direspons secara tepat agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi kekecewaan sosial yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk menghadirkan penelitian yang objektif dan berbasis data.
Kampus juga dapat menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif masyarakat dengan pemerintah.
Melalui fungsi akademik dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan masukan kritis terhadap kebijakan publik sekaligus membantu pemerintah memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dengan demikian, hasil survei tidak sekadar menjadi gambaran tingkat kepuasan dan kepercayaan publik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pijakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. []
