KUPANG, KOMPAS - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk menjalankan program pendampingan psikososial bagi para guru penyintas gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Program ini penting untuk membantu para guru yang mengalami berbagai persoalan akibat gempa Flores.
Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) NTT Teguh Rahayu Slamet mengatakan, anggaran itu berasal dari pengalihan anggaran penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Total anggarannya sekitar Rp 20 miliar," kata Teguh, Rabu (21/10/2026). Balai GTK merupakan instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut Teguh, bantuan anggaran itu diberikan karena Balai GTK NTT tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan pendampingan terhadap para guru terdampak gempa Flores. Padahal, pendampingan bagi guru dianggap penting untuk memulihkan trauma psikologis mereka setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tujuh wilayah kabupaten di NTT terdampak gempa Flores. Korban tewas dilaporkan sebanyak 156 jiwa dan lebih dari 1.000 orang terluka.
Selain itu, sebanyak 99.214 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 26.092 rumah di antaranya mengalami rusak berat, 22.525 rumah rusak sedang, dan 50.597 rumah rusak ringan.
Sampai saat ini, kata Teguh, banyak guru di Flores dinilai masih belum siap untuk mengajar kembali. Selain merasa trauma, banyak guru kehilangan keluarga serta mengalami kerusakan tempat tinggal dan tempat usaha. Mereka pun harus membangun kembali kehidupan ekonomi yang porak poranda.
Teguh menyatakan, kondisi tersebut bakal berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hal ini karena puru belum dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya setelah terjadinya gempa. Kondisi ini pun dikhawatirkan berdampak pada kualitas hasil belajar. "Ini yang menjadi kekhawatiran kita sehingga harus segera dibantu," ucapnya.
Berdasarkan data Balai GTK, jumlah guru yang terdampak gempa Flores lebih kurang 51.000 orang dari semua jenjang yang tersebar di tujuh kabupaten. Dari jumlah itu, sekitar 13.000 orang di antaranya akan diberi pelatihan sebagai bagian dari pendampingan psikososial.
Adapun pendampingan psikososial itu berupa pelatihan kesiapsiagaan bencana dan pendampingan trauma. Pelatihan kesiapsiagaan itu dinilai penting untuk mengantisipasi potensi bencana di masa mendatang. Apalagi, Flores memiliki risiko bencana gempa, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan longsor.
Pendampingan psikososial itu melengkapi berbagai program yang sudah dilakukan Kemendikdasmen terkait gempa Flores. Beberapa program itu, antara lain, bantuan uang bagi guru dan siswa yang menjadi korban jiwa gempa Flores, pemberian bantuan alat-alat sekolah, serta pembangunan ruang kelas darurat.
Apolonia Dhupa Mema, Kepala SMP Stella Maris Marapokot, Kabupaten Nagekeo, NTT, mengatakan, pendampingan psikososial sangat dibutuhkan oleh para guru. Dia menyebut, hingga kini, banyak guru masih terpuruk dan belum benar-benar bangkit.
"Sebagai pimpinan di sekolah pun kami tidak bisa memaksakan mereka ke kondisi seperti dulu. Ini berat," katanya.
Ia pun setuju dengan penguatan kesiapsiagaan bencana. Sejauh ini, sekolah sudah memulainya dengan memberikan penguatan kepada guru dan siswa. Letak sekolah itu berada di pesisir utara Flores yang cukup dekat dengan episentrum gempa magnitudo 7, 7. Wilayah pesisir itu juga rawan terdampak tsunami.
Nestor Langga, guru sekolah dasar di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, berharap pemerintah memberi perhatian khusus bagi guru di Palue yang kini mengalami krisis air bersih. Menurutnya, bak penampung air milik masyarakat di pulau itu bocor akibat gempa.
"Saya kadang ke sekolah tidak mandi. Kalau hal-hal mendasar seperti ini saja guru belum bisa penuhi, pasti secara psikologis terganggu. Utamakan kebutuhan dasar guru," katanya.
Pulau Palue dihuni lebih kurang 11.000 jiwa penduduk yang tersebar di delapan desa. Selama ini, warga mengandalkan satu sumur air payau untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Setelah krisis air terjadi, sebagian warga harus menyadap air dari batang pisang dan menyuling air dari uap panas bumi. Ada pula yang membeli air dari Pulau Flores yang ditempuh dalam waktu lima jam menggunakan perahu motor.
