jpnn.com, JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan kerja keras dan ketuntasan dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kejagung didorong untuk mencari seluruh data bukti aset para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga tuntas, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
BACA JUGA: Hensa Bongkar PR Besar Prabowo-Gibran, dari Keracunan MBG hingga Nasionalisme Anak Muda
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menegaskan bahwa pelacakan aset secara komprehensif menjadi kunci utama agar seluruh harta hasil kejahatan bisa disita dan dikembalikan kepada negara.
"Ini menjadi tugas berat dari Kejagung, tetapi kalau tugas itu menjadi bagian dari ibadah dan tugas negara, maka seberat apa pun akan terasa ringan. Aset-asetnya harus ditelusuri baik di dalam maupun luar negeri agar semuanya bisa dikembalikan ke negara," ujar Ujang saat dihubungi.
BACA JUGA: Sebut Korupsi MBG Kejahatan Kemanusiaan, JMI Desak Kejagung Tuntut Mati Dadan Cs
Ujang membeberkan bahwa korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang sangat merusak bangsa, terlebih perkara ini menyasar program prioritas milik Presiden.
Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan dapat menjatuhkan tuntutan pidana terberat demi menghadirkan rasa keadilan dan efek jera.
BACA JUGA: Penyidik Jampidsus Limpahkan Barang Bukti dan 6 Tersangka Korupsi MBG ke Kejari Jakpus
"Kita berharap keadilan dari para hakim dan penuntut umum untuk memaksimalkan tuntutannya. Tentu rakyat menunggu seperti apa tuntutan yang akan diberikan," tegasnya.
Selain penindakan terhadap individu, Ujang juga mendesak Kejagung agar tidak ragu mengeksekusi aturan hukum untuk menjerat entitas korporasi yang terlibat.
Menurutnya, ketegasan Kejagung yang dilandasi niat baik untuk kepentingan bangsa akan membuahkan penyitaan aset yang maksimal.
"Kejagung tentu sudah paham dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk menjerat individu maupun korporasi. Lakukan saja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, eksekusi saja dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Dengan niat yang bagus itu, mereka yang terjerat baik individu maupun korporasi bisa disita asetnya secara maksimal agar ada efek jera," pungkas Ujang. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
