JAKARTA, KOMPAS—Berulang dan berlarut-larutnya masalah pasokan BBM yang menyebabkan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah di Indonesia diyakini bukan masalah distribusi semata. Ada masalah lain mulai manajemen hingga peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Pemerintah diharapkan bisa membenahi kebijakan subsidi BBM dan kapasitas fiskalnya.
Kelangkaan BBM berulang-ulang umumnya terjadi di luar Jawa. Hal ini seakan menjauhkan masalah dari sorotan. "Jawa dan Bali sepertinya betul-betul dijaga tapi akhirnya tak berhasil," ujar pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, Rabu (21/10/2026).
Pertengahan Juli harga beberapa BBM nonsubsidi dinaikkan akibat tingginya harga minyak dunia imbas konflik Amerika Serikat/Israel dan Iran. Sebaliknya, harga BBM bersubsidi, solar dan BBM berkompensasi, Pertalite tetap Rp 6.800 dan Rp 10.000 per liter. Akibatnya, permintaan solar dan Pertalite meningkat.
Antrean pun terjadi di berbagai wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Antrean di SPBU di wilayah Sumatera Utara terjadi pada Juni-Juli 2026. Hal serupa terjadi di Sulawesi Selatan pada Maret 2026 dan mengalami kembali masalah yang sama pertengahan September 2026.
Masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara juga mesti antre BBM bersubdisi sejak pertengahan Oktober. Sementara itu, di Sulawesi Utara pun mulai mengalami kelangkaan pertalite.
Beberapa hari ini, Jawa Timur pun mengalami persoalan sama. Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU terutama terjadi di Jember, Malang, dan Blitar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak pun menyambangi kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (20/10/2026). Keduanya diterima Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman.
Sejauh ini, menurut Khofifah, 51 dari 972 SPBU di Jatim rawan antrean panjang. Untuk itu, Laode pun menjanjikan masalah di Jatim akan tuntas dalam satu atau dua hari.
Sebelum ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa kali menyebutkan stok BBM nasional aman kendati persediaan bensin ron 90 (Pertalite) menurun ke 16-18 hari.
Selain itu, seusai memimpin rapat koordinasi di Bali, Senin (19/10), Bahlil memerintahkan penambahan armada distribusi ke Bali sebanyak tujuh kapal serta penambahan cadangan BBM Bali dari 11 hari menjadi 15 hari.
Akibat berlarut dan berulang kasus serupa di wilayah yang berbeda, Fahmy menduga ada masalah dengan cadangan minyak Indonesia kendati pemerintah mengklaim cadangan aman. “Mungkin dalam kondisi normal aman, tapi setelah stok dipakai kan harus diisi dan pengisian bergantung pada (konsistensi) pasokan dari impor,” tuturnya.
Selain itu kesenjangan harga antara Pertalite dan solar dengan BBM nonsubsidi yang cukup lebar diakui mendorong migrasi pengguna. Lonjakan permintaan terjadi dan hal ini sesungguhnya sudah diakui.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR 26 Agustus lalu menyebutkan, rata-rata penyaluran Pertalite harian pada awal 2026 adalah 75.735 kiloliter. Namun, setelah kenaikan harga Pertamax Rp 12.300 menjadi Rp 16.250, Pertamax Green Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 dan Pertamax Turbo Rp 20.750 pada 10 Juni 2026, konsumsi harian Pertalite naik menjadi 82.700 kL.
Pada 1 juli 2026, konsumsi Pertalite naik lagi menjadi 85.589 kL. Adapun pada 1 Agustus 2026, konsumsi harian Pertalite turun sedikit menjadi 84.368 kL. “Ini memang shifting dari sisi konsumsi Pertamax menjadi Pertalite,” ujarnya saat itu.
Dengan kondisi ini, menurut Fahmy, memang kuota Pertalite dan solar bersubsidi perlu ditambah. Tanpa penambahan, tentu persediaan akan lebih sedikit ketimbang permintaan.
Namun, Fahmy menilai, pemerintah menghadapi dilema. Jika kuota Pertalite dan solar bersubsisi ditambah, beban biaya kompensasi dan subsidi akan bertambah, apalagi harga kedua komoditas itu ditahan sampai akhir tahun. Pelemahan fiskal pasti terjadi.
Untuk itu, salah satu yang bisa dilakukan adalah merealokasi anggaran yang memakan biaya sangat besar seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Opsi lainnya, tambah Fahmy, adalah mencabut subdisi. Namun, hal ini akan berakibat inflasi tak terkendali dan penurunan daya beli. Bila hal ini terjadi bersama terus menurunnya nilai tukar rupiah, krisis pun bisa terjadi.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya sepakat, salah satu opsi yang bisa diambil pemerintah adalah merealokasi sebagian anggaran MBG dan KDKMP. Program-program ini bisa diperbesar lagi pada tahun depan.
“Urusan BBM lebih urgent sebab berkaitan dengan kebutuhan semua warga,” tuturnya.
Opsi lainnya adalah mencabut subsidi dan mengalihkannya pada bantuan langsung tunai. Namun, hal ini diakui akan sangat memberatkan masyarakat kelas menengah bawah yang kondisi ekonominya sudah sangat tidak baik-baik saja.
“Cost of living baik food dan energy naik lebih cepat daripada gaji. Karenanya, skema ini (pencabutan subsidi dan pengalihan ke BLT) mungkin bisa sukses pada pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi, tetapi sepertinya kondisi saat ini berbeda. Masyarakat kelas menengah bawah sangat kesulitan sekarang ini,” tuturnya.
Tata pun mengingatkan, masih ada satu opsi bagi pemerintah untuk menambah penerimaan negara, yakni dari windfall profit atau bea keluar batubara. Hal ini bisa diperoleh ketika harga batubara dunia tinggi, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Apalagi, saat ini harga batubara dunia mencapai 154 dolar AS per ton.
Masalahnya, pengaturan bea keluar batubara tidak juga diterbitkan. Karenanya, peluang pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan menjadi tidak jelas.
SUSTAIN pernah menghitung potensi dari bea keluar batubara pada 2024 saja berkisar antara Rp 84 triliun sampai Rp 353 triliun. Angka ini bisa lebih tinggi dengan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS dan kenaikan harga batubara.
