Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan transformasi digital pemerintahan harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dari kemudahan mengakses layanan, berkurangnya beban administrasi, hingga meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah.
Menurut Rini, keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari kecanggihan teknologi maupun capaian indeks digitalisasi.
"Karena pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang seberapa maju teknologi yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar perubahan positif yang dapat kita hadirkan bagi masyarakat," ungkap Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Hal tersebut disampaikan dalam Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta.
Selain itu, pemanfaatan teknologi juga harus diiringi dengan penguatan peran aparatur sipil negara (ASN). Teknologi tidak seharusnya mengambil alih tanggung jawab birokrasi, tetapi membantu ASN bekerja lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
"Kita tidak sedang membangun birokrasi yang menyerahkan tanggung jawabnya kepada mesin. Justru teknologi harus membantu ASN bekerja lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat," ujarnya.
Selain penguatan peran ASN, keberhasilan transformasi digital juga ditentukan oleh integrasi data dan layanan lintas instansi, keamanan siber, perlindungan privasi, serta tata kelola teknologi yang tepercaya.
Rini turut menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, PERURI, dunia usaha, akademisi, dan mitra teknologi dalam membangun ekosistem pemerintahan digital nasional.
Melalui Peruri Digital Summit 2026, Rini berharap kolaborasi antara pemerintah, PERURI, dunia usaha, akademisi, dan mitra teknologi semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, adaptif, dan tepercaya.
"Saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menjadi digital, melainkan bagaimana tetap relevan dan mampu beradaptasi ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat daripada siklus kebijakan" pungkasnya.
(prf/ega)
