Ratusan massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan dalam aksi demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026) sore.
Para demonstran mendesak agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, tegakkan kembali supremasi sipil, hingga menuntut Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya.
Selain mengkritik program pemerintah, massa aksi juga menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Daniel menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal, dan menyisakan kerusakan lingkungan parah serta dampak kesehatan bagi masyarakat setempat.
“Kami banyak grand issue-nya ya. Supremasi sipil harus tetap ditegakkan, usir militer dari ranah sipil juga, dan menetapkan bencana Karhutla sebagai bencana nasional, dan juga hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, dan yang terakhir, kami menuntut Prabowo dan Gibran untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” kata Daniel Situmorang, Mahasiwa dari Universitas Airlangga (Unair) sekaligus koordinator lapangan saat ditemui di depan Grahadi.
Ratusan massa aksi saat menyampaikan tuntutan demonstrasi 2 tahun Prabowo-Gibran sambil mengacungkan tiga jari tangan kiri sebagai simbol perlawanan di Taman Apsari Surabaya, Kamis (22/10/2026). Foto: Wildan suarasurabaya.netMenurutnya, selama dua tahun ini pemerintahan Prabowo-Gibran belum memberikan dampak positif yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
“Dua tahun itu waktu yang cukup bagi mereka untuk bisa merefleksikan, apakah program-program yang dijalankan itu sudah sesuai, sudah nyata adanya, sudah dirasakan dampaknya yang positif oleh rakyat Indonesia, sudah tepat sasaran atau belum? Tapi nyatanya hingga hari ini belum,” kata Daniel saat ditemui di depan Grahadi.
Daniel mengatakan, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih belum menunjukkan hasil sesuai harapan dan dampak signifikan terhadap masyarakat. “Dan sampai hari ini, sampai detik ini masih berjalan. Anggaran pendidikan 20 persen yang dicatat di undang-undang, di konstitusi kita, dipotong untuk program makan beracun gratis, seperti itu,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, tuntutan tersebut juga berkaitan dengan kekecewaan terhadap tindak lanjut aspirasi yang disampaikan melalui aksi-aksi sebelumnya. Ia mempertanyakan peran anggota legislatif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Jadi sebenarnya mereka mewakili rakyat yang mana? Rakyat yang berteriak di jalan, rakyat yang menjadi korban Karhutla, atau segelintir rakyat yang hanya perputaran uangnya di situ-situ aja? Seperti itu,” jelasnya.
Berikut tuntutan lengkap massa aksi:
- Tetapkan Karhutla sebagai bencana nasional dan fokuskan bencana lainnya sebagai prioritas pemerintah
- Menuntut pemerintah untuk mengakhiri kelangkaan BBM
- Mendesak Prabowo dan Gibran untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
- Menuntut untuk membangun supremasi sipil
Tuntutan turunan:
- Hentikan peran militer dalam sipil rakyat
- Pemerataan infrastruktur
- Bersihkan dan pulihkan nama baik seluruh tahanan politik
- Naikkan gaji tenaga pendidik
- Berikan kebebasan hak pers
- Hentikan kriminalisasi terhadap kelompok marginal dan kaum rentan.
- Mendesak DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap program yang tidak tepat sasaran
- Jamin keamanan dan penegakan hukum terhadap isu kekerasan seksual
- Jamin kepastian sistem kerja yang layak dan hapus kebijakan upah murah
- Dorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer
- Cabut Undang-Undang TNI dan Polri
- Tangkap dan adili penjahat lingkungan
- Tolak efisiensi pendanaan penanggulangan bencana alam
- Jamin kebebasan warga untuk menggunakan ruang publik
- Hilangkan impunitas ormas paramiliter
- Tuntaskan konflik agraria di Jawa Timur dengan mewujudkan reforma agraria sejati. (wld/bil/ham)
