Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta pihak yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengabaikan kebutuhan siswa. Dia menilai MBG perlu terus dijalankan sembari memperbaiki tata kelola dan menindak pelanggaran.
Andre menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sejumlah sekolah di Sumatera Barat. Menurut dia, siswa dan orang tua di daerah pemilihannya mendukung MBG, termasuk mereka yang belum mendapatkan program tersebut.
“Di Jakarta mungkin iya, bahwa mereka enggak pernah kelaparan, mereka enggak pernah kesulitan. Tapi di daerah, mereka membutuhkan MBG,” kata Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Andre mencontohkan kejadian saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan darurat di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Desember 2025. Saat itu, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Prabowo dan mengaku belum mendapatkan MBG.
“Pak, kami belum dapat MBG, Pak! Kami belum kebagian, Pak, kami ingin MBG!” ujar Andre, menirukan ucapan anak-anak tersebut.
Dia menilai pengalaman itu menunjukkan masih adanya siswa yang mengharapkan program tersebut. Karena itu, menurut Andre, kritik terhadap MBG perlu disertai perhatian terhadap kebutuhan penerima manfaat di lapangan.
Andre juga mengakui pelaksanaan MBG masih memiliki kekurangan, terutama terkait pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), kasus keracunan makanan, hingga potensi kecurangan dan korupsi. Namun, dia menilai persoalan tersebut harus menjadi dasar pembenahan, bukan alasan untuk mengabaikan manfaat program.
“Keracunan itu rata-rata pelanggaran SOP. Memang itu tidak boleh terjadi. Dan itu memang harus kita perbaiki. Tapi kita jangan menutup mata bahwa Indonesia dalam dua tahun sudah bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 60 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Ribuan Dapur MBG Ditutup untuk PembenahanAndre menyebut pemerintah telah melakukan penindakan terhadap dapur MBG yang bermasalah. Menurut dia, pada masa kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Naniek S Deyang, sekitar 1.200 dapur ditutup. Sementara pada masa Sudaryono, jumlah dapur yang ditutup mencapai sekitar 2.000.
Penutupan tersebut, kata Andre, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pelaksanaan program. Dia juga menyebut pengawasan diperkuat melalui pemasangan kamera CCTV dan pemanfaatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pelanggaran SOP.
“Kalau ada pelanggaran SOP, itu BGN langsung tahu. Supaya apa? Keracunan itu rata-rata pelanggaran SOP,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut.
Lebih lanjut Andre menegaskan, pemerintah perlu terus mengevaluasi pelaksanaan MBG agar makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman dan memenuhi kebutuhan gizi. Dia juga berharap pembenahan mencakup penindakan terhadap praktik kecurangan.
PDIP: Dukung Pemenuhan Gizi, Benahi Tata KelolaAnggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai gagasan pemenuhan gizi masyarakat melalui MBG patut didukung. Namun, dukungan tersebut harus disertai perbaikan tata kelola agar program berjalan sesuai tujuan.
Rieke mengatakan pemenuhan gizi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemberian makanan kepada masyarakat. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dirancang lebih menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi anak.
“Dukung adanya pemenuhan gizi, tapi mari kita benahi tata kelola,” ujar Rieke.
Dia mengusulkan agar sistem pemenuhan gizi nasional tidak berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan lain, seperti vitamin dasar dan obat cacing bagi anak sekolah.
Rieke menilai pemerintah memiliki ruang untuk memperbaiki pelaksanaan MBG tanpa meninggalkan tujuan utama program tersebut. Menurut dia, pengawasan terhadap pihak yang menjalankan program menjadi salah satu kunci agar kebijakan dapat memberikan manfaat secara optimal.
PKS: Niat Baik Harus Diikuti Tata Kelola yang BaikAnggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menilai MBG sebagai program yang memiliki tujuan baik. Namun, dia mengingatkan besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat menuntut tata kelola yang kuat.
Mardani mengatakan kritik dan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG seharusnya diterima sebagai bagian dari evaluasi. Menurut dia, perbaikan diperlukan agar program tepat sasaran dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih, tata kelola, tata kelola. Niat baik harus dengan cara yang baik,” kata Mardani.
Dia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat dijalankan dengan pengawasan yang memadai. Dengan begitu, tujuan program dapat tercapai tanpa mengabaikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Pengamat: MBG Dibutuhkan, Perlu Payung HukumSementara Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahasiansyah menilai MBG merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak di daerah yang belum mendapatkan akses secara merata.
Trubus mengaku sempat melakukan survei ke sejumlah wilayah dan menemukan masih banyak sekolah yang membutuhkan program tersebut. Dia menyoroti sekolah swasta dan sekolah yang dikelola lembaga keagamaan, termasuk pesantren, yang menurutnya masih banyak belum menerima MBG.
“Masih banyak sekolah yang sebenarnya belum dapat. Itu menjadi catatan, enggak harus banyak banget itu yang harus, terutama sekolah-sekolah kategori swasta,” ujar Trubus.
Dia juga mengusulkan agar program MBG memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang-undang. Menurut Trubus, payung hukum diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program agar tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan.
Dalam pandangannya, MBG merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Karena itu, persoalan seperti korupsi dan keracunan makanan perlu ditangani melalui evaluasi serta pengawasan, bukan dijadikan satu-satunya gambaran tentang keseluruhan program.
Trubus juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik agar masyarakat memahami tujuan MBG sekaligus mengetahui langkah pemerintah dalam menangani masalah yang muncul.
Golkar: Penyimpangan Harus Ditindak, Informasi Perbaikan Perlu DisampaikanDi sisi lain, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan mengatakan MBG termasuk program yang perlu terus dievaluasi, terutama dari sisi tata kelola dan pengawasan. Dia menilai pemerintah telah melakukan sejumlah pembenahan, termasuk penyesuaian anggaran dan penindakan terhadap penyimpangan.
Menurut Irawan, perbaikan tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program, termasuk langkah yang diambil ketika terjadi masalah.
“Dari sisi politik anggaran setahu saya kita telah melakukan rasionalisasi. Dari anggaran yang sekitar Rp 360 triliun lebih, sekarang sekitar Rp 240 triliunan,” kata Irawan.
Dia juga menyebut penanganan terhadap dugaan penyimpangan di BGN dan proses hukum yang berjalan perlu menjadi bagian dari informasi publik. Namun, Irawan mengingatkan bahwa pembenahan komunikasi tidak boleh menggantikan evaluasi terhadap masalah yang benar-benar terjadi.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan dijalankan dengan matang, disertai pengawasan, serta dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat.
PKB: Program Pemerintah Harus Berjalan Sesuai KonstitusiDalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh menilai pemerintahan Prabowo-Gibran secara makro telah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan amanat konstitusi. Dia menempatkan program-program kesejahteraan, termasuk MBG, dalam kerangka tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Meski demikian, Soleh mengingatkan masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi pemerintah. Dia menekankan pentingnya memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara adil.
“Masih ada kekurangan, tapi semua sedang diperbaiki,” ujar Soleh.
Dia juga menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan, termasuk bagi anak usia dini dan peserta didik di lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren. Menurut dia, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dijalankan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu sektor.
