- Apa itu MSCI dan mengapa membuat ”gonjang-ganjing” pasar saham?
- Bagaimana respons Otoritas Jasa Keuangan atas pertimbangan terbaru dari MSCI?
- Bagaimana respons Presiden Prabowo atas ancaman MSCI?
- Apa langkah yang diambil Bank Indonesia?
- Apa dampak dari keputusan BI itu terhadap pasar saham?
Pada pembukaan perdagangan Jumat (16/10/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah 8,01 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni dari 5.863 poin menjadi 5.393 poin. Sesuai aturan Bursa Efek Indonesia (BEI), perdagangan terpaksa dihentikan sementara (trading halt) selama 30 menit.
Kondisi itu menjadi yang ketiga kalinya terjadi sepanjang tahun ini. Sebelumnya, IHSG juga mengalami trading halt pada 28 dan 29 Januari 2026 setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sejumlah perubahan indeks (rebalancing) untuk pasar saham Indonesia. Saat itu, MSCI mulai menyoroti persoalan transparansi dan kepemilikan saham.
MSCI merupakan lembaga penyedia indeks saham dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Indeks global yang dihimpun oleh MSCI digunakan secara luas dan menjadi acuan para manajer investasi, dana pensiun, dan pengelola dana indeks dalam membuat keputusan investasi, termasuk menentukan pasar dan jenis saham mana yang menarik untuk dibeli. Karena itu, keputusan MSCI mampu memengaruhi atau bahkan menyebabkan gejolak di pasar saham suatu negara. Seperti yang terjadi di pasar modal Indonesia saat ini.
MSCI secara rutin mengkaji saham-saham yang masuk dalam indeks mereka. Terbaru, pada Jumat (16/10/2026) dini hari waktu Indonesia barat, MSCI mengumumkan dimulainya konsultasi mengenai usulan untuk mengklasifikasikan ulang status pasar saham Indonesia. MSCI menimbang peluang pasar saham Indonesia untuk dikeluarkan dari status pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).
Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk melanjutkan reformasi pasar modal. Reformasi bakal diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar untuk menjamin kredibilitas dan kepercayaan dari investor.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi seusai mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, stabilitas rupiah baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar bakal tetap menjadi fokus utama dalam kebijakannya. Terkait inflasi, menurut dia, pergerakan yang terjadi pada September lalu masih terkendali, yakni 2,8 persen. Kendati demikian, inflasi pangan perlu menjadi perhatian karena nilainya mencapai 5 persen.
Sementara mengenai nilai tukar, kata Destry, rupiah menghadapi tantangan terkait dengan kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih di atas target. Dalam dua hari terakhir, ia mengklaim bisa menjaga stabilitas rupiah sehingga terjadi sedikit perlambatan, sesuai dengan yang terjadi juga di beberapa negara emerging market lain.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan takut dan gentar terhadap pengumuman dari penyedia indeks pasar global MSCI yang mengusulkan penurunan status pasar saham Indonesia. Hal itu menjadi salah satu bentuk tantangan di tengah situasi global yang tak menentu dan rentan krisis. Dalam kondisi itu, segenap jajaran pemerintah terus berupaya membangun kedaulatan ekonomi.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna bertajuk ”2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). Acara itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan semua pejabat yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.
”Saudara-saudara sekalian, kita telah bekerja dengan baik, tetapi kita tahu tantangan masih sangat besar. Rakyat kita berharap lebih banyak. Kesulitan kita masih banyak. Gangguan masih banyak. Kita terus dihadang, ya kan? Ada apa itu? Macam-macamlah, MSCI, macam-macam, ya kan. Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pejabat tinggi negara itu.
Bank Indonesia berupaya memperkuat stabilitas rupiah di tengah tekanan pasar keuangan tanpa menaikkan suku bunga acuan. Caranya dengan menaikkan imbal hasil penempatan dana bank di kantong bank sentral. Tantangannya, penyaluran kredit melambat karena bank memilih menyimpan dananya di bank sentral.
Selama dua hari, 20-21 Oktober 2026, Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menggelar rapat reguler. Hasilnya, BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75 persen dan suku bunga lending facility pada 6,5 persen. Pada saat yang sama, BI menaikkan suku bunga deposit facility dari 4,75 persen menjadi 5 persen.
Deposit facility adalah fasilitas bagi bank untuk menempatkan dana di BI. Lending facility adalah fasilitas bagi bank untuk meminjam dana dari BI sesuai ketentuan yang berlaku. Bersama dengan suku bunga acuan atau BI Rate, ketiganya membentuk koridor suku bunga untuk mengarahkan suku bunga pasar uang dan menjaga keseimbangan likuiditas perbankan.
Gubernur BI Destry Damayanti pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026), menyatakan, kebijakan itu diperkuat dengan peningkatan kebijakan insentif untuk instrumen domestic non-deliverable forward (DNDF). DNDF digunakan sebagai instrumen lindung nilai (hedging) untuk menarik aliran masuk modal asing, menjaga nilai rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).
Ekonom PT Panin Sekuritas, Muhammad Zaidan, menilai, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan berpotensi memberikan sentimen positif terhadap thin margin, pergerakan naik turun dengan selisih sangat tipis bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Kendati begitu, Zaidan melihat keputusan BI tidak berpengaruh signifikan untuk membalikkan pasar saham secara berkelanjutan. Hal ini mengingat sumber guncangan utama terjadi pada tingkat kepercayaan pasar (confidence shock) yang berkaitan dengan risiko perubahan klasifikasi pasar modal domestik.
”Besarnya pengaruh terhadap transaksi IHSG hari ini sulit dipisahkan dari perkembangan isu tersebut (MSCI) dan arus jual-beli asing. Pemulihan confidence shock tetap bergantung pada tindak lanjut isu MSCI,” tutur Zaidan.
