-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat menjadi salah satu harapan Presiden Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., melalui program beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi 2.000 kader Pagar Nusa.
Program hasil kolaborasi DPN Indonesia dengan Pimpinan Pusat Pagar Nusa tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kader berlatar belakang pendidikan hukum agar dapat mengembangkan kompetensi dan berkontribusi dalam pendampingan hukum.
Faizal menilai, pemahaman hukum di lingkungan organisasi memiliki peran penting, terutama ketika anggota menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat maupun dinamika organisasi di tingkat wilayah.
Ia berharap kader yang mengikuti pendidikan profesi advokat dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan Pagar Nusa sekaligus memberikan pendampingan kepada anggota yang menghadapi persoalan hukum.
"Jadi sebenarnya ini menguatkan ke dalam dan juga menjadi benteng keluar," ujar Faizal dalam wawancara bersama CumiCumi.com, Kamis (22/10/2026).
Lebih jauh, Faizal ingin pengembangan kader hukum tersebut memberikan manfaat yang melampaui kepentingan internal organisasi. Ia menargetkan para peserta dapat menjadi bagian dari sumber daya manusia yang berkontribusi dalam pelayanan hukum bagi masyarakat.
"Diharapkan bisa menjadi advokat andal, bisa membantu para pencari keadilan sampai pelosok desa," katanya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program beasiswa PKPA menyasar kader Pagar Nusa yang telah lulus S1 hukum dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Pendidikan diselenggarakan secara daring dalam skala nasional agar peserta dari berbagai wilayah memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Angkatan pertama dijadwalkan dimulai pada 29 Oktober 2026. Selanjutnya, kelas akan dibuka setiap bulan dengan pembagian peserta secara bertahap hingga menjangkau target 2.000 kader.
Faizal juga menjelaskan bahwa peserta dengan prestasi terbaik di tingkat nasional maupun internasional berpeluang memperoleh dukungan lanjutan untuk menempuh ujian profesi advokat hingga tahapan pengangkatan dan pengambilan sumpah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pengembangan kader hukum merupakan bagian dari upaya memperluas kontribusi berbagai elemen masyarakat dalam bidang hukum. Kader yang memiliki kompetensi profesional diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan pendampingan hukum, baik di lingkungan organisasi maupun di tengah masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, DPN Indonesia dan Pagar Nusa menargetkan penguatan kapasitas kader yang dapat menjadi bekal untuk memperluas pengabdian di bidang hukum. Harapannya, semakin banyak kader yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan memperjuangkan haknya melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
