Jakarta: Pemerintah mengkaji skema penyaluran kredit produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat dan mendukung daya beli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memetakan kebutuhan pembiayaan di setiap sektor untuk menentukan skema penyaluran kredit tersebut.
"Jadi nanti kita akan menambahkan lagi (kredit) dan membagi kepada sektornya masing-masing karena Bapak Presiden kan minta agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk spending (belanja)," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 23 Oktober 2026.
Airlangga menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon mencapai Rp300 triliun. Selain itu, pemerintah telah menambahkan alokasi Rp50 triliun untuk sektor perumahan.
Ke depan, pemerintah akan mengkaji kebutuhan pembiayaan di setiap sektor untuk menentukan tambahan kredit yang diperlukan. KUR menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan, meski pemerintah juga membuka peluang penggunaan skema pembiayaan lain. "Salah satunya. Nanti kita lihat yang lain kita bisa tambahkan," ujar dia.
Baca Juga :
Ojol Bisa Akses KUR untuk Beli Motor dan Tambah Modal Usaha(Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian)
Berpotensi jangkau Koperasi DesaAirlangga mengatakan, penyaluran kredit tersebut juga berpotensi mencakup kebutuhan masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, ia belum merinci mekanisme penyaluran, pembagian alokasi, maupun skema pembiayaan yang akan digunakan.
"Nanti kita lihat yang penting termasuk Kopdes kan itu untuk kebutuhan masyarakat. Nanti kita lihat ya," kata Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit atau pinjaman produktif hingga Rp400 triliun pada 2027. Target tersebut ditujukan kepada sekitar 28 juta keluarga penerima manfaat.
Prabowo menyampaikan target itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Kredit produktif tersebut direncanakan menyasar petani, nelayan, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penduduk daerah terpencil dan pedesaan, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
"Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, Insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan (untuk) mereka yang berpenghasilan rendah. Ini nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga, kalau dengan istri dan anak, itu berarti dikali 4, kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang," kata Prabowo.
