Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10).
Dalam sambutannya, Dedi berpesan agar Asep segera melakukan pembenahan di Kabupaten Bekasi, terutama dalam hal pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penataan lingkungan.
Dedi menilai, Kabupaten Bekasi memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan anggaran dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia meminta Asep memimpin seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja lebih optimal dan mempercepat pembangunan di wilayahnya.
"Maka saya minta kepada dr. Asep sebagai bupati, pimpin seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Bekasi, tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya," kata Dedi.
Menurut Dedi, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah harus bisa dirasakan masyarakat, mulai dari kondisi jalan, kualitas sekolah, hingga pelayanan di puskesmas dan rumah sakit.
Ia juga menyoroti kondisi lingkungan Kabupaten Bekasi yang dinilainya masih membutuhkan banyak pembenahan, meskipun daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang besar.
"Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sudah hijau-hijau, rumput di sungainya segini. Sampah tiap daerah numpuk, spanduk baliho di mana-mana bertebaran," ujarnya.
Dedi meminta Asep berani mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ia juga mendorong agar penataan wilayah dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas kepada camat, lurah, dan kepala dinas.
Selain itu, Dedi meminta Asep mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.
"Saya yakin dr. Asep bisa," kata Dedi.
Ia berharap kepemimpinan Asep mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Nilai Bekasi Unik: Tempat Duduk buat Dagang, Besi Fasilitas Umum DigergajiGubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyoroti persoalan ketertiban dan pemeliharaan fasilitas umum di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut sejumlah fasilitas yang disediakan untuk masyarakat justru disalahgunakan hingga dirusak.
KDM mengatakan, kondisi Kabupaten Bekasi perlu dibenahi agar lebih tertata. Menurutnya, kemampuan ekonomi daerah yang besar seharusnya sejalan dengan kualitas lingkungan dan fasilitas publik.
"Bekasi itu unik, kursi tempat duduk dipakai dagang. Dipasang tempat sampah, seminggu hilang. Ada besi, besinya digergaji. Ini harus diubah," kata KDM.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan membangun fasilitas baru. Pemerintah daerah juga perlu memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat dipelihara dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
KDM meminta Asep memperkuat penataan wilayah, termasuk memperbaiki trotoar, selter, serta kebersihan sungai. Ia juga meminta agar bangunan yang mengganggu tata ruang dan ketertiban lingkungan mendapat perhatian.
"Bekasi harus menjadi kabupaten yang lembur diurus kota ditata," ujarnya.
Selain penataan fisik, KDM meminta camat dan lurah bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Ia bahkan mengusulkan pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas kebersihan dan penataan wilayah.
"Kalau di daerah di situ tidak bersih, potong tunjangan camatnya. Kalau lurah tidak bisa mengendalikan lingkungannya, potong tunjangan lurahnya," tutur KDM.
Ia berharap kepemimpinan Asep dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas umum agar tidak kembali rusak atau hilang.
Menurut KDM, penataan Kabupaten Bekasi perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga kondisi lingkungan sebanding dengan kemampuan ekonomi dan pendapatan daerahnya.
Soroti Kas Bekasi Masih Rp 1 TGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang disebutnya masih menyimpan dana sekitar Rp 1 triliun di kas daerah, padahal sudah mau akhir tahun.
Hal itu disampaikan KDM saat memberikan sambutan dalam pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10).
KDM mempertanyakan alasan anggaran daerah yang besar masih tersimpan, sementara masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp 1 triliun," kata KDM.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan situasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang, menurut perkiraannya, mengalami defisit lebih dari Rp 1 triliun.
KDM juga mengungkapkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu, ia menyebut daerah yang dipimpinnya mengalami kondisi keuangan minus Rp 300 miliar, sedangkan Kabupaten Bekasi memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) hingga Rp 1,8 triliun.
"Artinya apa? Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat," ujarnya.
Menurut KDM, anggaran pemerintah daerah semestinya segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk memperbaiki jalan, meningkatkan kualitas sekolah, serta memperbaiki layanan puskesmas dan rumah sakit.
Karena itu, ia meminta Asep mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan tidak membiarkan anggaran mengendap tanpa memberikan manfaat bagi warga.
"Maka saya minta kepada dr. Asep sebagai bupati, pimpin seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Bekasi, tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya," kata KDM.
KDM juga meminta pembangunan di Kabupaten Bekasi dilakukan secara terarah sehingga kemampuan keuangan daerah dapat dirasakan masyarakat melalui perbaikan fasilitas umum dan pelayanan dasar.
Minta Bupati Bekasi Rajin ke LapanganGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi rutin turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi masyarakat dan pelayanan publik.
Dedi meminta Asep membiasakan diri memantau kondisi wilayah sejak pagi hari, mulai dari gang permukiman, kantor kelurahan, hingga kawasan pertanian dan industri.
Menurutnya, pemimpin daerah harus memastikan pelayanan berjalan dengan baik, termasuk memeriksa apakah masyarakat masih mengalami pungutan saat mengurus kebutuhan administrasi.
"Saya minta bupati jangan jadi bupati kantoran, harus jadi bupati selokan, harus jadi bupati terobosan, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik, muter tiap hari," kata Dedi.
Ia bahkan menggambarkan rutinitas kepala daerah yang seharusnya lebih banyak berada di lapangan untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi warga.
"Bupati sudah enggak mesti lagi bangun subuh jam 4, mandi. Jam 5, Bupati harus sudah ngeluyur pakai motor. Masuk ke gang-gang, periksain gang-gang, masuk, cek lurah-lurah," ujarnya.
Dedi juga meminta Asep memeriksa apakah pelayanan di kantor kelurahan sudah berjalan dan memastikan tidak ada pungutan yang tidak semestinya.
"Masih dipungut duit apa kagak? Cek, muter, enggak bisa," katanya.
Selain turun langsung, Dedi mendorong penggunaan teknologi digital agar pekerjaan administratif kepala daerah dapat dilakukan lebih efisien. Ia menilai tanda tangan elektronik dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menerima tamu dan mengurus dokumen secara konvensional.
"Sudah era digital ngapain, tanda tangan TTE," ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan hanya menjalankan rutinitas birokrasi di kantor.
"Bupati hari ini bukan milik istri dan anaknya, milik rakyat Bekasi," tutur Dedi.
Ia berharap Asep dapat memberikan teladan kepada jajaran pemerintahan daerah dengan bekerja disiplin, memantau kondisi wilayah, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
KDM: Tahun 2027, Tak Boleh Ada Jalan Bolong dan Sekolah Jelek di BekasiGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan target kepada Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja agar pada 2027 tidak ada lagi jalan berlubang dan sekolah dalam kondisi buruk di Kabupaten Bekasi.
Dedi meminta pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat pembangunan dan pembenahan infrastruktur, terutama fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
"Tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi," kata Dedi.
Ia juga meminta Asep memperhatikan kualitas bangunan sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Menurut Dedi, perbaikan fasilitas pendidikan harus dibarengi dengan upaya memastikan anak-anak di Kabupaten Bekasi memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK.
"Pak Bupati bikin sekolah SD yang mewah, bikin sekolah SMP yang mewah, SMA," ujarnya.
Dedi juga menginginkan agar lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Bekasi memiliki kesempatan bekerja di kawasan industri yang banyak terdapat di wilayah tersebut.
"Semua sekolah anak rakyat Bekasi 2027 semua harus tamat SMA dan SMK dan harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi," katanya.
Selain pendidikan, Dedi meminta Asep memperbaiki layanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan belanja infrastruktur daerah.
Ia menilai besarnya kemampuan keuangan Kabupaten Bekasi harus diikuti dengan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Target tersebut menjadi pekerjaan bagi Pemkab Bekasi untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan secara bertahap. Rincian program, kebutuhan anggaran, serta capaian pelaksanaannya perlu disiapkan untuk memastikan target 2027 dapat direalisasikan.
KDM ke Istri Bupati Bekasi: Suami Pulang Jam 12 Malam Jangan Dimarahi YaGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan candaan kepada istri Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Dalam sambutannya, Dedi meminta istri Asep memahami kesibukan suaminya selama menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Ia menyebut bupati harus siap bekerja sejak pagi hingga malam untuk melayani masyarakat.
"Suaminya pulang jam 12 jangan dimarahi ya. Oke? Jangan dimarahi," kata Dedi sambil menyapa istri Asep yang hadir dalam acara tersebut.
Dedi kemudian melanjutkan candaannya dengan menggambarkan rutinitas bupati yang harus kembali bekerja sejak dini hari.
"Suaminya subuh jam 5 udah jalan lagi jangan dimarahi ya," ujarnya.
Ia bahkan berseloroh bahwa waktu Asep bersama istrinya bisa menjadi terbatas karena kesibukan mengurus pemerintahan.
"Kalau Ibu sama suami ketemunya Jumat semalam cuma 3 jam, jangan ngambek," kata Dedi.
Candaan tersebut disampaikan ketika Dedi memberikan pesan kepada Asep agar tidak hanya bekerja di kantor, tetapi rutin turun ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Menurut Dedi, kepala daerah harus siap menghabiskan banyak waktu untuk memastikan berbagai persoalan di wilayahnya tertangani. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bupati merupakan amanah untuk melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
"Bupati hari ini bukan milik istri dan anaknya, milik rakyat Bekasi," tutur Dedi.
Menutup sambutannya, Dedi menyampaikan harapan agar Asep dapat menjalankan tugas dengan baik dan membawa perubahan bagi Kabupaten Bekasi.
KDM ke Bupati Bekasi: Kalau Babeh Punya Sawah 500 Ha, Gaji Pemda Jangan DiambilGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja agar tidak menjadikan jabatan sebagai kepala daerah untuk mencari keuntungan finansial.
Dedi mengingatkan Asep agar tidak terlibat dalam bisnis selama menjabat sebagai bupati dan fokus mengurus kepentingan masyarakat.
"Bupati enggak usah ikut bisnis-bisnisan. Bupati enggak usah bisnis limbah, bisnis apa, enggak boleh. Bupati fokus pada pekerjaan," kata Dedi.
Dedi juga menyinggung kondisi ekonomi keluarga Asep. Ia menyebut ayah Asep memiliki sawah lebih dari 500 hektare di wilayah Karawang dan Bekasi.
"Kalau Babehnya sawahnya sudah lebih dari 500 hektare, gaji dari Pemda jangan diambil," ujar Dedi.
Dedi kemudian menyampaikan pandangannya mengenai pengabdian seorang kepala daerah. Menurutnya, jabatan bupati seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan untuk memperkaya diri.
"Gua jadi Bupati Bekasi bukan cari duit dari Pemda, gua pakai modal duit sendiri, gua ingin ngabdi pada tanah leluhur gua, gitu," kata Dedi.
Ia juga menilai Asep masih memiliki perjalanan karier yang panjang sehingga perlu memanfaatkan kesempatan memimpin Kabupaten Bekasi untuk menghasilkan perubahan yang nyata.
"Kalau sudah sukses di Bekasi kan masih muda, kariernya masih panjang. Ya kan? Kariernya masih panjang, buat yang terbaik di Bekasi," ujarnya.
Dedi berharap Asep dapat menjaga integritas selama memimpin Kabupaten Bekasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Dua Kali Bupati Bekasi Diganti karena Korupsi: Penggantinya Kakak-AdikDua kali kepala daerah Kabupaten Bekasi tersandung korupsi disinggung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10).
Dedi menyoroti pola pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bekasi. Pada periode sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian posisinya digantikan oleh Wakil Bupati Eka Supria Atmaja.
Kini, pergantian serupa kembali terjadi setelah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tersandung kasus korupsi. Posisi Ade kemudian digantikan oleh wakilnya, Asep Surya Atmaja.
Menariknya, Asep merupakan adik dari Eka Supria Atmaja, yang sebelumnya juga menggantikan posisi bupati setelah Neneng tersandung kasus hukum.
"Wakil Bupati berubah jadi bupati dalam sebuah kasus yang sama. Kemudian dulu yang menggantikan Ibu Neneng adalah kakaknya, sekarang yang menggantikan Pak Asep, adalah adiknya," kata Dedi dalam sambutannya.
Dedi kemudian menyebut rangkaian peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang tidak mudah dipahami hanya melalui cara berpikir manusia.
"Artinya bahwa peristiwa yang bersifat kausalitas, rahasia-rahasia alam tidak bisa dibaca oleh cara berpikir manusia," ujarnya.
Neneng Hassanah Yasin terjerat perkara korupsi terkait perizinan proyek di Kabupaten Bekasi. Wakilnya saat itu, Eka Supria Atmaja, kemudian meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Bekasi.
Beberapa tahun berselang, Kabupaten Bekasi kembali menghadapi kasus korupsi yang menjerat kepala daerahnya. Ade Kuswara Kunang ditangani KPK dalam perkara korupsi lelang proyek.
Setelah Ade tersandung perkara tersebut, Asep Surya Atmaja yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi kemudian dilantik menggantikannya.
