JAKARTA, DISWAY.ID - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan industri pelabuhan nasional, mulai dari regulasi konsesi hingga kondisi ekonomi global yang memengaruhi investasi. Di tengah situasi tersebut, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat layanan logistik.
Ketua Umum ABUPI, Liana Trisnawati, mengatakan salah satu hambatan yang masih dihadapi pelaku usaha adalah proses memperoleh konsesi untuk mengelola terminal umum. Proses tersebut dinilai tidak mudah, sementara ketidakpastian ekonomi global turut memengaruhi keputusan investasi dari pelaku usaha domestik maupun asing.
"Detailnya yang sekarang ini terkait dengan regulasi konsesi. Ya, nggak mudah untuk bisa mendapatkan konsesi menjadi terminal umum," ujar Liana saat wawancara dalam forum bisnis Allpack Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Untuk merespons tantangan tersebut, ABUPI mendorong pelaku usaha pelabuhan memperkuat digitalisasi dan mengintegrasikan sistem operasional. Langkah ini diharapkan dapat menyederhanakan proses layanan, menekan hambatan operasional, serta membangun ekosistem pelabuhan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri logistik.
Menurut ABUPI, transformasi digital perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing sektor kepelabuhanan. Pelaku usaha juga didorong menjalankan kegiatan bisnis sesuai ketentuan sekaligus mengembangkan sistem yang mampu mendukung kelancaran aktivitas di kawasan pelabuhan.
Smart Port dan Green Port Jadi PerhatianSelain digitalisasi, ABUPI menyoroti pengembangan konsep smart port atau pelabuhan pintar dan green port atau pelabuhan hijau di Indonesia. Kedua konsep tersebut mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja operasional, sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
Salah satu alternatif yang mulai diterapkan di kawasan pelabuhan adalah pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi. Meski demikian, penerapannya belum dapat dilakukan secara seragam karena kebutuhan listrik setiap pelabuhan berbeda, bergantung pada jenis kegiatan dan skala operasionalnya.
Liana menilai pengembangan pelabuhan pintar dan pelabuhan hijau perlu ditopang regulasi yang jelas, termasuk standar sertifikasi yang dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha. Ketersediaan investasi dan kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor penting agar penerapan teknologi tersebut dapat berjalan secara optimal.
Dengan dukungan regulasi dan investasi yang memadai, transformasi menuju pelabuhan yang lebih modern diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Krakatau Bandar Samudera Percepat Bongkar Muat dengan CSUDi sisi operasional, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) mengembangkan teknologi untuk mempercepat proses bongkar muat dan meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan. Salah satu teknologi yang digunakan adalah Continuous Ship Unloader (CSU), yakni alat bongkar muat yang terhubung langsung dengan sistem konveyor hingga ke gudang.
Penggunaan CSU memungkinkan proses pembongkaran kapal dengan muatan 60.000 ton dipersingkat dari sekitar enam hari menjadi tiga hingga empat hari. Sistem tersebut membantu mempercepat pemindahan muatan sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan bongkar muat.
"Tapi dengan teknologi kami yang baru, CSU, Continuous Ship Unloader yang memang link, langsung menggunakan conveyor sampai dengan ke gudang, itu bisa dibongkar 3 sampai dengan 4 hari," kata Abdulloh dari PT Krakatau Bandar Samudera.
Selain mengembangkan teknologi bongkar muat, KBS menyiapkan perluasan layanan yang mencakup roll-on/roll-off (Ro-Ro), peti kemas, tangki ISO atau isotank, serta layanan rantai dingin (cold chain). Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas cakupan bisnis dan menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.
