JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang disebut masih menyimpan dana sekitar Rp1 triliun di kas daerah (kasda), meski tahun anggaran sudah mendekati penghujung tahun.
Sorotan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat memberikan sambutan dalam pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Acara tersebut berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat, 23 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, KDM mempertanyakan alasan dana daerah dalam jumlah besar masih tersimpan, sementara masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp 1 triliun," kata KDM.
BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Meledak! Brent Tembus 115 Dolar AS per Barel, Konflik Iran-AS Bikin Pasar Ketar-ketir
Menurut Dedi, anggaran pemerintah daerah seharusnya tidak hanya tercatat sebagai saldo di kas, tetapi juga direalisasikan melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Apalagi, pemerintah daerah memiliki berbagai pekerjaan rumah, mulai dari perbaikan jalan hingga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Dedi Mulyadi juga membandingkan kondisi keuangan Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut, berdasarkan perkiraannya, keuangan Pemprov Jabar mengalami defisit lebih dari Rp1 triliun.
Perbandingan tersebut disampaikan untuk menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut KDM, ketersediaan dana di kas daerah perlu diikuti dengan percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Ia turut menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu, Dedi menyebut daerah yang dipimpinnya mengalami kondisi keuangan minus sekitar Rp300 miliar.
Di sisi lain, ia menyinggung Kabupaten Bekasi yang disebut memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) hingga Rp1,8 triliun.
"Artinya apa? Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat," ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pandangan KDM bahwa anggaran daerah perlu dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Namun, besarnya saldo kas dan SILPA merupakan dua hal yang berbeda, sehingga perlu dilihat berdasarkan data keuangan, periode pencatatan, serta penyebab anggaran belum terserap.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi meminta Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
- 1
- 2
- »
