JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seiring rencana Bank Indonesia (BI) menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026. Kebijakan tersebut diharapkan memberi ruang likuiditas lebih besar bagi perbankan untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor riil. Meski demikian, bank tetap perlu menjaga kualitas aset dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, tambahan ruang likuiditas dapat mendukung kapasitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha.
Baca Juga
Kredit Tumbuh Lebih Cepat dari DPK, BI Longgarkan Likuiditas Perbankan
Efisiensi dan Kualitas Aset Dongkrak Kinerja Bank Mandiri
Bank Artha Graha Internasional Jadi Strategic Partner WCCE 2026
“BNI terus mengoptimalkan fungsi intermediasi agar pembiayaan perbankan dapat mendukung kegiatan usaha dan investasi, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas kredit dan ketahanan perusahaan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen. Sementara itu, suku bunga Lending Facility dipertahankan sebesar 6,50 persen dan suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5 persen.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
BI juga menetapkan penurunan GWM secara bertahap. Untuk bank umum konvensional, GWM turun dari 9 persen menjadi 8 persen mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 7 persen pada 1 Desember 2026.
Adapun bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, GWM diturunkan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen pada November 2026, lalu menjadi 5,5 persen pada Desember 2026.
Okki mengatakan, BNI memfokuskan pembiayaan pada sektor produktif yang memiliki prospek usaha sehat dan berpotensi meningkatkan kapasitas bisnis, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.
Menurut dia, penguatan fungsi intermediasi perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang disiplin di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
“Melalui penyaluran kredit yang berkualitas dan sinergi dengan pemerintah, regulator, serta anggota HIMBARA, BNI akan terus mendukung pembiayaan sektor produktif dan agenda pembangunan nasional,” kata Okki.
