Di balik megahnya deretan gedung pencakar langit Jakarta, ada napas warga akar rumput yang bertahan dalam hitungan pecahan puluhan ribu rupiah. Dari dapur kecil, lorong-lorong gang, hingga hiruk pikuk pasar, kelas pekerja bawah terus merajut asa. Adagium sepiring rezeki cukuplah untuk sehari seperti merangkum cerita hidup mereka.
Mari kita ikuti perjalanan Jaenab (43) mencari rezeki pada Kamis (22/10/2026). Sejak pukul enam pagi, ia mengawasi meja dagangan di salah satu gang Kebayoran Lama. Matanya cermat memperhatikan deretan nasi uduk dan aneka kue basah titipan tetangga. Sesekali ia menyapa dan berkelakar dengan beberapa pelanggan.
Bagi Jaenab, sepotong kue yang laku adalah penentu apakah dapur rumahnya bisa terus mengepul hari itu. Dari satu potong kue seharga Rp 2.000, sang pemilik lapak hanya mendapat margin untung sekitar Rp 250 perak.
Ia bertugas memegang kendali lapak dengan upah harian Rp 50.000, sementara suaminya bekerja sebagai pengemudi pribadi yang hanya mengantongi rupiah jika ada panggilan. Pada waktu luang, suaminya sering mencari uang dengan menjaga parkir.
Untuk menutup celah kebutuhan yang terus bolong, Jaenab melakoni kerja serabutan menjadi buruh setrika pakaian di rumah tetangga seusai menjaga lapak. Pernah juga ia menjadi pengasuh anak untuk mencari uang tambahan.
”Disyukuri saja. Namanya hidup sering ada kurangnya. Tapi, anak-anak sudah pada mengerti kalau lagi enggak ada (uang),” ujar Jaenab lirih.
Daya tahan itu kian diuji saat bantuan pendidikan untuk anak-anaknya mendadak dihentikan saat naik ke jenjang SMP dan SMA karena kategorisasi desil yang tak pasti.
”Ada info dari sekolah, katanya kalau di atas desil 5 itus udah enggak dapat bantuan, dianggap orang ada. Eh, ternyata saya dicatat masuk desil 6. Ya sudah, enggak dapat lagi,” tuturnya.
Dampaknya nyata. Jaenab kini masih menunggak biaya seragam sekolah anak sulungnya di SMK sebesar Rp 550.000. Ketika ditanya apa yang akan ia lakukan jika mendapat bantuan tunai, pikirannya tak melayang ke mana-mana. Ia hanya ingin melunasi biaya seragam tersebut.
Jika Jaenab berjuang menjaga asa anak-anaknya di sekolah, Arif (20) adalah potret dari generasi muda yang langsung terlempar ke muara beban ekonomi tersebut. Ia adalah penjual pada gerai minum keliling di pelataran pasar Tanah Abang. Lulus SMK pada 2025, anak pertama dari tiga bersaudara itu harus menjadi tulang punggung keluarga karena ayahnya hanya bekerja sebagai juru parkir.
Dengan penghasilan tak pasti berkisar Rp 1 juta-Rp 3 juta per bulan, tergantung capaian target, membuatnya mesti mengakali pintu rezeki. Kerja delapan jam tak cukup untuk menutup kebutuhan rumah dan biaya sekolah adik-adiknya.
”Paling kalau enggak terlalu capek, saya kerja lagi. Saya ngojol mulai pukul 7 malam sampai pukul 10 malam,” kata Arif.
Lelah kerap menumpuk, tetapi bayangan wajah orang-orang rumah memaksanya untuk terus mengayuh langkah. Ia kerap merasa lelah, tetapi selalu ingin berjuang menghidupi keluarga yang ia cintai. ”Apalagi saya anak pertama,” ujarnya.
Impian untuk melanjutkan kuliah terpaksa ia lipat rapi dalam dompetnya yang tak selalu pasti. Untuk saat ini ia hanya mengharapkan pekerjaan yang lebih layak jika pemerintah hendak membantu.
Harapan akan pekerjaan yang layak juga terus dibayangkan oleh Ade (26). Saban pagi, pemuda asal Sudimara, Tangerang Selatan, Banten, ini menumpang kereta komuter menuju Tanah Abang untuk mengadu nasib sebagai kuli angkut barang. Kadang, ia harus memboyong anaknya yang baru berusia 3 tahun ke lokasi kerja agar tak merepotkan keluarga di rumah.
Tanpa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, Ade bekerja dari pukul 07.30 hingga 18.00 WIB demi upah harian Rp 50.000. Jika sakit atau tak masuk kerja, tak ada satu rupiah pun yang masuk kantong.
Seusai memindahkan beban berpuluh-puluh kilogram di pasar, Ade kerap melanjutkan malamnya dengan mengandalkan sisa tenaga untuk menarik ojek daring. Bantuan sosial yang sempat ia terima pun terhenti dalam dua bulan terakhir.
Ia tidak pernah melamar kerja ke pabrik atau kantor formal dengan ijazah SMK-nya. Ada dinding ketidakpercayaan diri struktural yang membentang.
”Ya, basic-ku kurang. Sudah biasa di lapangan,” ucap Ade polos.
Lesunya perputaran uang di pasar berimbas pada perut keluarganya. Namun, ia tak punya banyak pilihan selain bertahan.
Kisah Jaenab, Arif, dan Ade memperlihatkan tiga sisi kerentanan ekonomi perkotaan. Ada keluarga yang kesulitan mempertahankan akses bantuan pendidikan, anak muda yang menunda kuliah demi menjadi tulang punggung keluarga, serta pekerja yang mengandalkan kekuatan fisik tanpa jaminan sosial dan kepastian pendapatan.
Persoalan tersebut hadir di tengah angka kemiskinan Jakarta yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 432.620 orang atau 3,96 persen pada Maret 2026.
Garis kemiskinan Jakarta tercatat Rp 925.525 per kapita per bulan. Secara nasional, jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen, dengan garis kemiskinan Rp 669.235 per kapita per bulan.
Perbedaan angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh warga Jakarta lebih sejahtera. Garis kemiskinan merupakan batas statistik untuk mengukur kemiskinan, bukan jaminan bahwa seseorang yang berada di atasnya telah memiliki kondisi keuangan yang aman.
Pekerja dengan pendapatan tidak tetap dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan ketika kehilangan pekerjaan atau menghadapi pengeluaran mendadak.
BPS juga mencatat garis kemiskinan untuk rumah tangga miskin rata-rata di Jakarta mencapai sekitar Rp 4,53 juta per bulan, dengan rata-rata 4,89 anggota keluarga. Secara nasional, angkanya sekitar Rp 3,09 juta per bulan, dengan rata-rata 4,62 anggota keluarga.
Walakin, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Di Jakarta, persentase penduduk miskin turun dari 4,03 persen pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Secara nasional, tingkat kemiskinan turun dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen pada periode yang sama.
Penurunan tersebut menjadi perkembangan positif, tetapi belum cukup untuk menjelaskan seluruh persoalan yang dihadapi warga dengan pekerjaan rentan.
Pengalaman Jaenab, Arif, dan Ade menunjukkan pentingnya melihat bukan hanya berapa banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, melainkan juga seberapa stabil pekerjaan dan pendapatan mereka serta seberapa kuat perlindungan yang tersedia ketika penghasilan terhenti.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Ahdinegara menilai, penggunaan sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial masih menyimpan persoalan, yakni risiko bantuan diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kriteria (inclusion error), sementara warga yang sebenarnya berhak justru tidak mendapatkannya (exclusion error).
”Desil ini bermasalah karena ketidakhadiran sasarannya cukup besar. Jadi ada bias dalam pengambilan sampel dan belum dilakukan pengecekan langsung di lapangan secara utuh,” ujarnya.
Persoalannya, indikator yang digunakan belum mencerminkan ketepatan sasaran kesejahteraan sehingga evaluasi dan verifikasi ulang seharusnya dilakukan sejak awal. Ketika anak-anak dari keluarga prasejahtera dicoret dari daftar penerima bantuan pendidikan, mereka dipaksa keluar dari jalur pendidikan.
Kalau tiba-tiba masyarakat pindah desil ke atas 5 sedangkan mereka merasa masih butuh, sudah ada cara untuk memberikan sanggahan.
Menanggapi polemik ketepatsasaran desil ini, Peneliti Senior sekaligus Ketua Kluster Tata Kelola, Kemiskinan dan Ketimpangan SMERU Asri Yusrina mengatakan, desil merupakan hasil pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, gugurnya hak penerima bantuan tidak selalu disebabkan oleh pergeseran desil belaka, tetapi juga dibatasi oleh cakupan atau kuota program itu sendiri. Sistem saat ini tidak sepenuhnya kaku dan telah menyediakan pintu sanggahan bagi warga rentan seperti Jaenab yang merasa datanya tidak sesuai realitas lapangan.
”Kalau tiba-tiba masyarakat pindah desil ke atas 5 sedangkan mereka merasa masih butuh, sudah ada cara untuk memberikan sanggahan. Misalnya via Portal Perlinsos atau melalui agen atau RT setempat agar data diperiksa kembali,” ujar Asri.
Pemerintah terus meningkatkan akurasi data melalui pemutakhiran empat kali setahun dan interoperabilitas data, termasuk informasi kepemilikan aset seperti kendaraan dan tanah. Penentuan desil, menurut dia, mempertimbangkan berbagai faktor sehingga tidak hanya bertumpu pada kepemilikan aset tertentu.
Tak hanya itu, di tengah gaung bonus demografi, realitas di lapangan menunjukkan ancaman terselubung. Banyak generasi muda prasejahtera akhirnya menikah di usia muda dan terperangkap dalam pekerjaan informal yang rentan dengan upah tak layak.
”Ini fenomena yang membuat kita khawatir bonus demografi bagi kelompok prasejahtera karena mobilitas sosialnya enggak bisa naik itu menjadi bencana demografi,” lanjut Bhima.
Kondisi tersebut diperparah oleh dinamika ketenagakerjaan di Jakarta dan kawasan sekitarnya yang sedang mengalami deindustrialisasi prematur. Industri manufaktur padat karya banyak yang menyusut atau tutup, digantikan oleh segmen padat modal, seperti pusat data dan teknologi artificial intelligence (AI) di sektor jasa yang sedikit menyerap tenaga kerja.
”Kita menghadapi jobless growth. Ekonomi tumbuh 5 persen lebih, tapi lapangan kerjanya makin menyusut, terutama untuk sektor formal,” ujarnya.
Apabila sebagian besar bekerja di sektor serabutan, maka pekerjaan informalitas membengkak. Konsekuensinya, mereka tidak mendapatkan upah yang layak dan jaminan sosial atau kesehatan. Padahal, pekerjaan mereka rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.
Pada titik tersebut, program pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan sekolah vokasi belum sepenuhnya tersinergi dengan kebutuhan industri yang terus bergeser ke sektor jasa.
Dalam upaya memutus rantai kemiskinan struktural itu, Bhima memberikan beberapa rekomendasi langkah konkret bagi pemerintah daerah dan pusat. Pertama, pendataan ulang bantuan sosial (bansos). Pemerintah mesti melakukan verifikasi faktual lapangan terhadap data desil agar bansos benar-benar tepat sasaran.
Kedua, mendorong insentif bagi industri padat karya serta merevitalisasi kawasan industri. Ketiga, reorientasi belanja APBD atau APBN. Mengarahkan anggaran yang besar untuk insentif pendidikan keahlian atau vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri jasa, serta mempercepat program perumahan murah untuk menekan biaya hidup.
Keempat, mendorong Kementerian Keuangan mengevaluasi belanja perpajakan senilai lebih dari Rp 140 triliun per tahun agar difokuskan pada sektor manufaktur padat karya.
”Kualitas belanja APBN atau APBD harus berorientasi pada output penciptaan lapangan kerja berkualitas. Jika tidak, belanja besar hanya akan menghasilkan efek yang rendah bagi penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Bagi Jaenab yang terus menjual aneka kue, Arif yang bertahan di bawah terik matahari, dan Ade yang memikul beban dengan gigih, serta kerja-kerja sambilan yang menyertai, masa depan keluarga mereka bergantung pada kemampuan kebijakan pemerintah menjembatani statistik di atas kertas dengan riilnya perut di akar rumput. Jika tidak, mereka akan terus berada pada kondisi ”sepiring rezeki cukuplah untuk sehari”.
