REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Dalam hitungan KemenPANRB, tidak kurang dari 27.400 aplikasi dibangun hingga 2023.
Begitu banyaknya aplikasi yang dibangun menimbulkan beragam potensi persoalan mulai dari duplikasi fungsi, layanan yang tidak terintegrasi, sampai data yang terfragmentasi.
Baca Juga
Binatang yang Menyeret Tiga Golongan Manusia ke Neraka Jahanam
Islam adalah Agama Kasih Sayang, tetapi Apa yang Justru Terjadi Saat Ini?
Penyakit Hati yang Sangat Berbahaya dan Dilarang Islam, Bagaimana Mengatasinya?
Pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulangi kelindan persoalan perihal aplikasi melalui SPBE.
Tetapi, ada perkara paradigmatik yang juga perlu didiagnosis yaitu menyoal bagaimana sudut pandang birokrasi memahami masalah dan menentukan solusi untuk menuntaskannya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Persoalan paradigmatik ini sangat tergambar dari pendekatan semacam ini misalnya, pelaporan periodik direspons dengan membangun sistem pelaporan digital atau mencari data soal penyandang disabilitas di wilayah kemudian membangun dashboard dengan bersusah-susah.
Sebagai ilustrasi, suatu instansi pusat membangun sistem untuk mengetahui jumlah sekolah atau puskesmas di suatu wilayah hingga tingkat desa.
Padahal, data mengenai fasilitas pendidikan dan kesehatan pada prinsipnya adalah bagian dari penyelenggaraan data sektoral di kementerian atau lembaga terkait.
Sehingga pertanyaannya menjadi apakah sebelum membangun sistem baru, instansi tersebut telah melakukan identifikasi sumber data yang tersedia, memeriksa kesesuaian definisi dan cakupannya, serta memulai pembicaraan terkait berbagi pakai data dengan instansi produsen?
Secara faktual yang terjadi hari ini, upaya digitalisasi belum secara optimal membangun integrasi baik layanan maupun data di pemerintah.
Setiap instansi sangat mungkin menciptakan aplikasi dan secara holistik perkara fragmentasi masih terjadi di sana sini. Padahal soal data ini penting untuk membangun kebijakan berbasis bukti.
