JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membeberkan konsep politik tata ruang yang digagas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah utama yang ditekankan mencakup pemberlakuan moratorium hutan serta kewajiban reboisasi bagi seluruh kawasan hutan yang terbakar.
"Kami punya best practices dari pengalaman Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri. Yang pertama, itu adalah politik tata ruang, termasuk moratorium hutan harus diberlakukan," tegas Hasto di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Minggu (25/10/2026).
Menurut Hasto, kebijakan tersebut pada intinya melarang tegas konversi lahan hutan yang terbakar menjadi kawasan perkebunan, termasuk kelapa sawit. Sebaliknya, kawasan yang terdampak kebakaran wajib ditanami kembali (reboisasi) agar fungsi ekologisnya pulih.
"Hutan-hutan yang terbakar atau oleh ulah pihak-pihak tertentu dipakai untuk pembukaan perkebunan, tidak boleh dikonversikan untuk perkebunan, termasuk kelapa sawit. Hutan-hutan yang terbakar tersebut harus dilakukan reboisasi kembali," lanjut Hasto.
Lebih jauh, Hasto menilai pemerintah perlu menyusun perencanaan tata ruang kawasan hutan secara matang sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam gerakan reboisasi nasional. Menurutnya, upaya ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
