Gelombang demonstrasi yang dimotori anak muda meluas di sejumlah negara Eropa hingga India pada pertengahan Oktober 2026. Krisis biaya hidup, mahalnya hunian dan pendidikan, serta ketidakpuasan terhadap pemerintah menjadi pemicu aksi yang berlangsung dengan tuntutan berbeda di setiap negara.
Prancis menjadi salah satu pusat gejolak. Hingga 17 Oktober, sekitar 550.000 orang dilaporkan bergabung dalam demo untuk memprotes kenaikan biaya hidup. Aksi yang bermula dari keresahan pelajar dan mahasiswa terkait kondisi sekolah dan sistem penerimaan universitas itu berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah dan tingginya harga energi.
Terbaru, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan akan melarang demonstrasi yang dinilai tidak sah. Ia juga menyalahkan kelompok kiri ultra atas kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada akhir pekan sebelumnya.
“Sabtu lalu kami memiliki tindakan politik dan menghasut oleh kelompok ultra-kiri yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan republik," kata Macron, dikutip dari NBC News, Kamis (22/10).
Meski demikian, aksi yang diselenggarakan kelompok seperti serikat pekerja tetap dapat berlangsung, dengan kemungkinan perubahan rute untuk melindungi kawasan bisnis.
Di Spanyol dan Portugal, mahalnya biaya perumahan turut memicu gelombang protes. Di Spanyol, kasus Maricarmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun yang terusir dari rumahnya setelah biaya sewa melonjak hingga 230%, memperkuat tuntutan agar pemerintah menekan harga sewa dan membatasi pembelian properti oleh dana investasi.
Sementara itu, demonstrasi di Italia diwarnai bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi pada 17–18 Oktober. Di Albania, massa menyoroti dugaan korupsi, terbatasnya lapangan kerja, dan rendahnya kualitas pendidikan.
Adapun di India, aksi di New Delhi menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar, menyusul kontroversi verifikasi ulang daftar pemilih yang dilaporkan mengakibatkan lebih dari 130 juta nama dihapus.
Meski dipicu persoalan yang berbeda, tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap institusi publik menjadi bahan bakar mobilisasi massa.
