Gema pengeras suara di aula Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2026), perlahan surut. KH Abdul Hakim Mahfudz atau akrab disapa Gus Kikin yang baru saja menuntaskan pembacaan susunan kepengurusan tak langsung beranjak. Langkahnya tertahan di atas panggung, bersiap menyambut prosesi baiat dan pelantikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmah 2026–2031.
Di atas panggung, Gus Kikin tak sendirian. Satu per satu pengurus yang akan dilantik merapatkan barisan. Berbalut kain sarung hijau tua, kemeja putih bersih, dan peci hitam khas santri Nahdlatul Ulama, mereka berdiri dalam saf yang khidmat.
Tak lama berselang, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar melangkah mendekati mikrofon di podium. Di sekitarnya, para pengurus inti tersebut berdiri mendampingi. Sementara itu, ratusan pengurus lainnya berdiri tegap di depan panggung, menghadap langsung ke arah Kiai Miftach yang merupakan pimpinan tertinggi jam’iyyah.
Kiai Miftach kemudian memimpin prosesi baiat dengan melafazkan basmalah dan dua kalimat syahadat, yang ditirukan secara serempak dan khidmat oleh seluruh pengurus. Dalam ikrar tersebut, para pengurus mengikatkan diri melalui tiga butir komitmen utama.
Pertama, siap mengamalkan dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, serta patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama beserta seluruh peraturan jam'iyyah.
Kedua, siap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026–2031 dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta peningkatan harkat dan martabat manusia.
"Baiat adalah inisiasi spiritual, janji setia. Baiat merupakan pembaruan, penguatan terhadap janji setia tersebut, re-channeling atas apa yang telah terjadi, kesungguhan dalam pengabdian," kata Kiai Miftach.
Ada asa seluruh pengurus PBNU dapat berjalan secara kolektif dan kolegial. Harapannya, semua memiliki langkah serta keputusan yang sama dalam menjalankan roda organisasi.
Lebih jauh, Kiai Miftach mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Qanun Asasi—seperti welas asih, persatuan, dan kasih sayang—sebagai kompas utama dalam mengelola jam’iyyah. Terlebih dalam menyongsong abad kedua NU, ia meminta segenap pengurus untuk menanggalkan ego dan ambisi personal.
"Singkirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Apalagi ini mengawali abad kedua kepengurusan Nahdlatul Ulama," tutur Kiai Miftach.
Memasuki abad kedua ini, Kiai Miftach mengingatkan bahwa tantangan zaman semakin kompleks, terutama maraknya disrupsi media digital yang kerap membuat seseorang bersuara tanpa dilandasi ilmu dan data yang akurat. Kondisi tersebut akhirnya membuat batas antara kebenaran dan kesalahan menjadi sangat tipis dan mudah mengecoh.
"Orang sudah sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Orang banyak terjungkir karena perbedaannya sangat tipis," ujar Kiai Miftach.
Kendati demikian, ia berpesan agar para pengurus tidak reaktif atau berlarut-larut menghadapi cibiran maupun celoteh miring di ruang publik. Sebaliknya, dinamika tersebut harus dijawab melalui kerja-kerja terstruktur lewat program keorganisasian yang mencerahkan.
"Mari, kita cari cara bagaimana mereka bisa kembali ke jalan yang benar agar para muassis ini senang dengan kita," ucap pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, tersebut.
Kiai Miftach mengingatkan bahwa warga Nahdliyin merepresentasikan spektrum umat yang majemuk, baik dari latar belakang ekonomi, politik, maupun tingkat keilmuan. Keragaman ini menuntut para pengurus untuk senantiasa membimbing dan merangkul umat sejalan dengan cita-cita para pendiri NU yang bersambung kepada ajaran Nabi Muhammad SAW.
"Bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik itu kewajiban kita. Bagaimana cara kita berdakwah, merangkul tidak memukul karena itu contoh dari Rasulullah Saw," tutur Kiai Miftach.
Gus Kikin menuturkan, pelantikan yang dikemas secara sederhana di pondok pesantren ini merupakan penanda komitmen pengurus baru untuk kembali ke akar tradisi—tempat lahirnya para ulama pendiri jam’iyah. Ia berharap seluruh pengurus dapat merapatkan barisan dalam satu saf untuk menguatkan tradisi pesantren sekaligus menjaga keutuhan bangsa.
"Muassis Nahdlatul Ulama berpesan, kita semuanya masuk ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu, dan dengan segenap jiwa raga," ungkap Gus Kikin.
Dalam proses penyusunan kepengurusan, Gus Kikin bersama tim formatur telah berikhtiar merangkum berbagai potensi, mulai dari keterwakilan kewilayahan dari barat hingga timur Nusantara, hingga keterpaduan lintas generasi yang memadukan kiai-kiai sepuh pemegang sanad keilmuan dengan kader-kader muda progresif.
Meski demikian, Gus Kikin memohon maaf manakala masih terdapat keterbatasan di sana-sini. Hal yang terpenting, amanah besar ini dijalankan bersama dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
Menatap masa depan, lanjut Gus Kikin, tantangan NU kian kompleks di tengah gelombang revolusi teknologi dan disrupsi informasi. Mandat muktamar menuntut organisasi untuk bergerak cepat melakukan konsolidasi di seluruh tingkatan, memperluas jangkauan dakwah bagi generasi muda dan santri digital, serta memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan umat.
"Mari kita patuhi dawuh dan arahan Rais Aam. Mari kita jadikan nilai itsar dan kebersamaan sebagai ruh perjuangan kita," ujar Gus Kikin.
Kepengurusan PBNU untuk masa khidmah 2026-2031 pertama kali diumumkan pada Rabu (30/9/2026). Jumlah pengurus hasil Muktamar Ke-35 Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sebanyak 210 orang atau bertambah 21 orang dibandingkan hasil Muktamar Lampung pada akhir tahun 2021.
Sejumlah tokoh masuk dalam kepengurusan baru PBNU, di antaranya para anggota Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, masing-masing sebagai wakil ketua umum, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang masuk dalam jajaran A’wan.
Selain itu, sejumlah negarawan dan tokoh bangsa dipercaya untuk menduduki jajaran Mustasyar. Mereka di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla; mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; serta istri Presiden ke-4 RI, Shinta Nuriyah A Wahid.
Di posisi Katib Aam, Miftachul Akhyar dan Gus Kikin menunjuk Mohammad Nuh sebagai Katib Aam. Sementara posisi Sekretaris Jenderal PBNU diberikan kepada Gudfan Arif. Para mantan kandidat ketua umum juga dirangkul untuk menduduki sejumlah posisi strategis.
H Zulfa Mustofa menempati jajaran Rais Syuriyah, sementara KH Abdul Ghoffar Rozin atau Gus Rozin dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah. Selain itu, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam turut diakomodasi ke dalam jajaran A’wan PBNU. Bahkan, KH Yusuf Chudori atau Gus Yusuf juga ditarik masuk ke dalam jajaran pengurus sebagai anggota A’wan.
Pada jajaran Mustasyar, jumlah pengurus tercatat sebanyak 33 orang, berkurang dari periode sebelumnya yang mencapai 34 orang. Sebaliknya, posisi pimpinan tertinggi di unsur syuriyah mengalami penambahan, di mana jajaran Rais Aam dan Wakil Rais Aam kini berjumlah 6 orang dari sebelumnya 3 orang.
Peningkatan juga terjadi pada jajaran Rais yang naik menjadi 31 orang dari 26 orang, serta jajaran katib (katib ’aam dan katib) yang bertambah menjadi 32 orang dari sebelumnya 23 orang. Sementara itu, unsur a’wan syuriyah tercatat mengalami penurunan dari 37 orang menjadi 34 orang.
Sementara posisi ketua umum dan wakil ketua umum bertambah menjadi 8 orang dari sebelumnya 5 orang. Di sisi lain, jumlah ketua disesuaikan menjadi 26 orang dari sebelumnya 27 orang. Lonjakan personel paling banyak terjadi pada jajaran sekretaris jenderal dan wakil sekjen yang kini diisi oleh 32 orang, meningkat 11 orang dari periode sebelumnya yang berjumlah 21 orang. Adapun jajaran bendahara umum dan bendahara mengalami pengurangan menjadi 8 orang dari sebelumnya 13 orang.
Rais Syuriyah PBNU Nadirsyah Hosen menegaskan bahwa kepengurusan periode ini mengusung misi penting untuk meneguhkan kembali supremasi syuriyah di dalam tubuh organisasi. Merujuk pada istilah yang pernah disematkan mendiang Gus Dur, keberadaan syuriyah pada masa lalu kerap digambarkan sebagai wujuduhu ka adamihi—ada tetapi seperti tidak ada.
Melalui Muktamar ke-35 NU, kedudukan syuriyah dikukuhkan kembali sebagai pimpinan tertinggi organisasi. "Karena Nahdlatul Ulama itu ya ulama, ulama itu adanya di syuriah. Jadi, syuriah pimpinan tertinggi," ujar Nadirsyah.
Dengan komposisi jajaran syuriyah yang diisi oleh para kiai dan ulama terkemuka, kata Nadirsyah, fokus utama kepengurusan di awal abad kedua ini adalah merumuskan kebijakan umum serta menjalankan fungsi pengawasan. Langkah tersebut bertujuan memastikan agar jajaran tanfidziyah senantiasa seirama dan senada dengan garis kebijakan syuriyah.
"Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi konflik antara tanfidziyah dengan syuriyah. Kita semua berada di bawah supremasi syuriyah," kata Nadirsyah.
Memasuki abad kedua organisasi, Katib Aam PBNU Mohammad Nuh menegaskan pentingnya meneguhkan fondasi organisasi melalui empat prinsip utama. Pertama, menjadikan munasabah dan khitah sebagai ruh pergerakan. Kedua, menerapkan tata kelola yang baik (good governance). Ketiga, mengarahkan orientasi pergerakan menuju ke periferik atau penguatan akar rumput. Adapun prinsip keempat adalah menempatkan kemaslahatan kemasyarakatan sebagai orientasi utama.
"Dengan empat prinsip itulah kita ingin meneguhkan fondasi memasuki abad kedua ini. Insya Allah, kita bisa bersama-sama dan segera bisa dirasakan manfaatnya," tutur Mohammad Nuh.
Sebagai langkah konkret (quick win) untuk merealisasikan visi tersebut, PBNU langsung mengagendakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas), Konferensi Besar (Konbes), serta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) agar hasil organisasi dapat segera dirasakan umat. Terlebih, pada 31 Januari mendatang, NU akan memperingati puncak Hari Lahir (Harlah) di awal abad kedua.
"Di situlah kita ingin menunjukkan soliditas kita dalam hal kemasyarakatan sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaat kehadiran Nahdlatul Ulama," ujar Mohammad Nuh.
