Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) berupa sekitar 1 juta ton beras bagi masyarakat pada desil 1-4 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan sekaligus, dengan setiap keluarga menerima total 30 kilogram beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan tersebut menyasar 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia untuk tiga bulan, dengan hitungan 10 kg per bulan.
“Masing-masing dapat Oktober, November, Desember 10 kilo, jadi 30 kilo sekaligus,” katanya dalam konferensi pers usai Rakor Menko Pangan: Keamanan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
Ia melanjutkan, percepatan penyaluran bantuan dilakukan karena kenaikan harga beras, meski tipis, dapat memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Itu yang nggak bisa beli jadi diberi, dipercepat,” sebut Zulhas.
Selain bantuan beras, Zulhas mengatakan pemerintah juga memutuskan untuk mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Melalui program ini, masyarakat dapat membeli beras dari Bulog dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar.
“SPHP, yang di pasar Rp 15 ribu, Bulog menjual Rp 12.500, jumlahnya juga 1 juta ton,” katanya.
Zulhas menjelaskan percepatan penyaluran SPHP dilakukan untuk merespons kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah selama musim kemarau.
Meski kenaikannya hanya sekitar Rp 100 per kilogram atau sedikit lebih tinggi, pemerintah menilai hal tersebut tetap dapat membebani pengeluaran rumah tangga.
“Ada naik, ada yang seratus perak, ada yang seratus sekian, buat emak-emak itu memberatkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Bulog telah melakukan intervensi di 134 daerah yang mencatat harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menurutnya, harga beras secara umum relatif stabil, meski di sejumlah daerah masih ditemukan harga yang melampaui ketentuan.
“Untuk masalah beras, tadi memang stabil harganya, tapi ada beberapa daerah di atas harga eceran tertinggi,” kata Tito.
Tito menambahkan pemerintah juga mengantisipasi kenaikan permintaan pangan pada Desember 2026 seiring libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat melalui jalur darat, laut, maupun udara.
“Jadi, yang pertama memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, baik itu berupa tunai maupun non-tunai, termasuk pakan,” tuturnya.
